JAKARTA, KABAR.ID- Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani
menilai, kasus masuknya kapal-kapal China di kawasan Natuna meledak
ketika direspon dengan serius oleh beberapa Menteri pada jajaran
Kemenkopolhukam.
menilai, kasus masuknya kapal-kapal China di kawasan Natuna meledak
ketika direspon dengan serius oleh beberapa Menteri pada jajaran
Kemenkopolhukam.
Pemerintah harus mengambil langkah sesuai dengan jalur
diplomatik dalam menyikapi kasus Natuna. DPR RI akan memberikan dukungan
kepada Pemerintah terkait anggaran pertahanan kedepannya.
diplomatik dalam menyikapi kasus Natuna. DPR RI akan memberikan dukungan
kepada Pemerintah terkait anggaran pertahanan kedepannya.
“Saya kira ini sedikit banyak salah paham dengan statement Pak Luhut. Nah, tetapi kan kalaupun kemudian ada yang merespon negatif statement
Pak Luhut itu kan biasa saja, itu masukan juga buat Pemerintah, tetap
serius dan saya kira kalau lihat Pak Jokowi datang langsung ke sana
(Natuna), itulah bentuk keseriusan kita,” ujar Arsul seperti dikutip dari laman resmi DPR RI, Kamis (9/1/2020).
Pak Luhut itu kan biasa saja, itu masukan juga buat Pemerintah, tetap
serius dan saya kira kalau lihat Pak Jokowi datang langsung ke sana
(Natuna), itulah bentuk keseriusan kita,” ujar Arsul seperti dikutip dari laman resmi DPR RI, Kamis (9/1/2020).
Tak hanya itu, menurut politisi Partai
Persatuan Pembangunan (PPP) itu, apa yang telah dilakukan oleh Menteri
Luar Negeri Retno Marsudi dan jajarannya sudah on the track pada sisi jalur diplomatik. Namun demikian, TNI juga melakukan hal yang sama atau sudah on the track dengan meningkatkan kehadiran. Jadi ada dua jalur yang diperlukan, jalur diplomatik dan jalur physical presence atau kehadiran fisik.
Persatuan Pembangunan (PPP) itu, apa yang telah dilakukan oleh Menteri
Luar Negeri Retno Marsudi dan jajarannya sudah on the track pada sisi jalur diplomatik. Namun demikian, TNI juga melakukan hal yang sama atau sudah on the track dengan meningkatkan kehadiran. Jadi ada dua jalur yang diperlukan, jalur diplomatik dan jalur physical presence atau kehadiran fisik.
Menurut Arsul, kehadiran nelayan dan
pengawalan TNI AL, Bakamla dan pihak terkait lainnya di Natuna juga
sangat diperlukan. “Sepemahaman saya, dalam prinsip hukum Internasional
itu berkaitan juga dengan physical presence untuk menunjukkan penguasaan satu negara terhadap kawasan tertentu” ucap Arsul.
pengawalan TNI AL, Bakamla dan pihak terkait lainnya di Natuna juga
sangat diperlukan. “Sepemahaman saya, dalam prinsip hukum Internasional
itu berkaitan juga dengan physical presence untuk menunjukkan penguasaan satu negara terhadap kawasan tertentu” ucap Arsul.
Legislator dapil Jawa Tengah X ini menegaskan, Pemerintah juga kemudian tidak bisa memberikan statement
asal begitu saja. Kasus Natuna ini terjadi bukan sebagai pelanggaran
teritori atau wilayah Indonesia, tetapi pelanggaran ZEE (Zona Ekonomi
Ekslusif). Sehingga Pemerintah harus proporsional dalam memberikan
sikap. (alw,nia/sf/dpr)
asal begitu saja. Kasus Natuna ini terjadi bukan sebagai pelanggaran
teritori atau wilayah Indonesia, tetapi pelanggaran ZEE (Zona Ekonomi
Ekslusif). Sehingga Pemerintah harus proporsional dalam memberikan
sikap. (alw,nia/sf/dpr)
