Kabar Jakarta

Kategori: Politik

  • Fauzi Amro Sebut Partai NasDem Raih Kemenangan Besar di Pilkada Sumsel

    Fauzi Amro Sebut Partai NasDem Raih Kemenangan Besar di Pilkada Sumsel

    JAKARTA, KABAR.ID, Partai NasDem meraih kemenangan besar di Sumatera Selatan (Sumsel). 

    Dari 7 daerah yang menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020, pasangan yang diusung NasDem unggul di 6 daerah.
    Ketua DPP Partai NasDem Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera 3, Fauzi H.Amro, mengatakan NasDem dapat dipastikan menang di 6 kabupaten, yakni Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Timur, OKU Selatan, Ogan Ilir, Penukal Abab Lematang Ilir, dan Musi Rawas Utara.
    “Kemenangan sebesar 85,7 persen ini melampaui target yang dicanangkan pimpinan pusat. Kami sangat bersyukur sekali,” ungkap Fauzi Amro dalam keterangan persnya, Sabtu (12/12/2020).
    Fauzi mengakui pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati yang diusung oleh NasDem di Kabupaten MURA (Musi Rawas), untuk sementara ini belum dapat dikatakan unggul. “Dari hasil hitung cepat, perolehan suara jago NasDem tipis di bawah pesaingnya. Kita menunggu hasil rekapitulasi resmi dari KPU,” kata Fauzi yang juga anggota Komisi XI DPR RI itu.
    Kabar mengembirakan lainnya, sambung Fauzi, dari 6 daerah kemenangan itu, 6 orang calon bupati/wakil bupati merupaka kader NasDem. “Sebanyak 4 orang calon bupati dan 2 orang calon wakil bupati adalah kader NasDem,” ujar Fauzi.
    Anggota Banggar DPR RI itu memaparkan, adapun paslon kepala daerah di 7 kabupaten di Sumsel yang diusung okeh NasDem yaitu:
    1. Kab. Ogan Komering Ulu (OKU): Kuryana Azis-Johan Anuar.
    2. Kab. OKU Timur: Lanosin Hamzah-M Adi Nugraha.
    3. Kab. OKU Selatan: Popo Ali Murtopo-Solihin Abu Basyir.
    4. Kab. Ogan Ilir: Panca Wijaya Akbar-Ardani.
    5. Kab. Penukal Abab Lematang Ilir: Heri Amalindo-Sumarjono.
    6. Kab. Musi Rawas Utara: Devi Suhartoni-Inayatullah.
    7. Kab. Musi Rawas: Hendra Gunawan-Mulyana. (KBI)
  • 6 Pengawal Habib Rizieq Tewas Ditembak, Ini Kronologi Peristiwa di Tol Cikampek Versi FPI

    6 Pengawal Habib Rizieq Tewas Ditembak, Ini Kronologi Peristiwa di Tol Cikampek Versi FPI

    Habib Rizieq Shihab. Foto : Reuters.

    JAKARTA, KABAR.ID-Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam (FPI) membenarkan telah terjadi penghadangan rombongan pengawal Habib Rizieq Shihab di FPI di Tol Cikampek.
    “Bahwa benar ada peristiwa penghadangan, penembakan terhadap rombongan Iman Besar Habib Rizieq Shihab (IB HRS) dan keluarga serta penculikan terhadap 6 orang laskar pengawal IB,”demikian keterangan Pimpinan Pusat FPI yang ditanda tangani Ketua Umum FPI KH Ahmad Shabri Lubis, S.Pd.I bersama Sekretaris Umum FPI, H. Munarman, SH.

    Diungkapkan peristiwa terjadi di dekat pintu Tol Kerawang Timur. Bahwa semalam IB dengan keluarga termasuk cucu yg masih balita, akan menuju tempat acara pengajian  subuh keluarga, sambil memulihkan kondisi.
    “Sekali lagi ini pengajian Subuh internal khusus keluarga inti. Dalam perjalanan menuju lokasi pengajian Subuh keluarga tersebut, rombongan dihadang oleh preman OTK (yang kami duga kuat bagian dari operasi penguntitan dan untuk mencelakakan IB),”ujarnya.
    Mereka menambahkan para preman OTK yang bertugas operasi tersebut menghadang dan mengeluarkan tembakan kepada laskar  pengawal keluarga.
    Hingga saat ini para penghadang berhasil melakukan penembakan dan 1 mobil berisi 6 orang laskar masih  hilang diculik oleh para preman OTK bertugas operasi.
    “Kami mohon do’a agar 1 mobil yg tertembak berisi 6 orang laskar yang diculik agar diberi keselamatan,”harapnya.
    “Dan mohon do’a juga IB HRS. Untuk lokasi IB HRS, demi alasan keamanan dan keselamatan beliau 
    beserta keluarga, maka kami tidak bisa sebutkan karena semalam jelas ada upaya penembakan terhadap rombongan beliau dan sampai saat ini masih 6 
    orang laskar yang hilang diculik,”tambahannya
    Sementara secara terpisah Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran memberikan keterangan berbeda dengan FPI. Ia mengatakan tadi pagi sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Tol Jakarta Cikampek, KM 50 telah terjadi penyerangan terhadap anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas penyelidikan terkait rencana pemeriksaan Rizieq Shihab yang dijadwalkan berlangsung hari ini jam 10. 00 WIB.
    Fadil menyebut massa yang menyerang petugas adalah massa yang dikerahkan untuk mengawal pemeriksaan Rizieq. Massa berada dalam sebuah kendaran.”Ketika anggota mengikuti kendaran yang diduga adalah pengikut Rizieq petugas dipepet kemudian diserang menggunakan senjata api,” kata Fadil.
    Menurutnya, anggota kepolisian yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang kemudian melakukan tindakan tegas terukur terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS (Muhammad Rizieq Shihab). Ia menambahkan meninggal dunia sebanyak 6 orang.(MJ)
  • Anies Perpanjang PSBB Masa Transisi DKI Jakarta

    Anies Perpanjang PSBB Masa Transisi DKI Jakarta

    JAKARTA, KABAR.ID- Pemprov DKI Jakarta kembali memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Masa Transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif selama 14 hari, terhitung tanggal 7 Desember sampai dengan 21 Desember 2020 sebagai langkah antisipasi terhadap lonjakan kasus COVID-19. 


    Perpanjangan PSBB Masa Transisi ini berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1193 Tahun 2020 yang menegaskan pula apabila terjadi peningkatan kasus baru secara signifikan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19, maka perpanjangan PSBB Masa Transisi dapat dihentikan melalui kebijakan rem darurat (emergency brake policy).

    “Berdasarkan data-data epidemiologis selama penerapan PSBB Masa Transisi dua pekan terakhir, kondisi wabah COVID-19 DKI Jakarta masih terkendali. Kami sampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang selama 9 bulan terakhir senantiasa disiplin dalam menegakkan protokol Kesehatan. Ke depan, kami berharap kedisiplinan itu bukan hanya dipertahankan, tetapi juga menjadi gerakan bersama untuk saling menasehati, saling mengingatkan untuk melindungi sesama kita,” ungkap Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, pada Minggu (6/12).

    Diungkapkan, persentase pertambahan total kasus terkonfirmasi positif mulai menunjukkan tren kenaikan selama empat pekan terakhir. Pada 5 Desember 2020, kasus konfirmasi positif di Jakarta mencapai 142.630 atau meningkat 13,4% dibandingkan dua pekan sebelumnya dari 125.822 kasus pada 21 November. Pemprov DKI Jakarta mencatat bahwa kenaikan persentase kasus terkonfirmasi positif mulai terjadi sejak pertengahan bulan November. Data sebelumnya tercatat mengalami penurunan setiap dua pekan, yaitu:
    – 70.184 (26/9) menjadi 85.617 (10/10) atau meningkat 18,03%
    – 85.617 (10/10) menjadi 100.220 (24/10) atau meningkat 14,57%
    – 100.220 (24/10) menjadi 111.201 (7/11) atau meningkat 9,87%
    – 111.201 (7/11) menjadi 125.822 (21/11) atau meningkat 11,62%.

    “Kami mencatat bahwa kasus terkonfirmasi positif di DKI Jakarta mulai meningkat setelah cuti bersama dan libur panjang akhir pekan pada akhir Oktober lalu. Selama 23-29 November 2020, terdapat 410 klaster keluarga dengan total 4.052 kasus positif. Temuan kasus positif ini merupakan 47,1% dari seluruh total kasus positif yang kami temukan pada periode yang sama. Sejak 4 Juni hingga 29 November 2020, kami mendata sebanyak 5.662 klaster keluarga dengan 53.163 kasus terkonfirmasi positif. Secara umum, kita semua melihat adanya tren kenaikan kasus aktif dan temuan kasus baru di Jakarta khususnya dari klaster keluarga. Karena itu, kami meminta masyarakat semakin waspada dan disiplin dengan protokol kesehatan,” jelasnya.

    Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga mencatat bahwa persentase keterpakaian tempat tidur isolasi harian (ruang rawat inap) maupun ruang ICU di 98 RS Rujukan COVID-19 di DKI Jakarta terus terjadi peningkatan selama sebulan terakhir. Tingkat keterpakaian ruang tempat tidur isolasi harian (ruang rawat inap) secara berturut-turut tiap pekannya adalah 56% (7/11), 63% (14/11), 73% (21/11), 79%, dan (28/11). 

    Adapun tingkat keterpakaian ruang ICU secara berturut-turut adalah 60% (7/11), 68% (14/11), 70% (21/11), dan 72% (28/11). Per 5 Desember 2020, 4960 dari 6.302 (79%) tempat tidur isolasi dan 620 dari 874 (71%) sudah terisi di 98 RS Rujukan COVID-19 di DKI Jakarta.

    Secara lebih rinci, Pemprov DKI Jakarta mencatat data 98 RS Rujukan COVID-19 di DKI Jakarta per 5 Desember 2020 sebagai berikut:
    – 19 RSUD memiliki total ruang isolasi 1645 tempat tidur dengan tingkat keterpakaian 78% dan total ruang ICU 247 tempat tidur dengan tingkat keterpakaian 75%
    – 9 RS Vertikal Kemenkes memiliki total ruang isolasi 643 tempat tidur dengan tingkat keterpakaian 68% dan total ruang ICU 160 tempat tidur dengan tingkat keterpakaian 74%
    – 6 RS TNI/POLRI memiliki total ruang isolasi 827 tempat tidur dengan tingkat keterpakaian 72% dan total ruang ICU 132 tempat tidur dengan tingkat keterpakaian 43%
    – 6 RS BUMN/Kementerian lain memiliki total ruang isolasi 776 tempat tidur dengan tingkat keterpakaian 74% dan total ruang ICU 143 tempat tidur dengan tingkat keterpakaian 76%
    – 58 RS Swasta memiliki total ruang isolasi 2411 tempat tidur dengan tingkat keterpakaian 86% dan total ruang ICU 192 tempat tidur dengan tingkat keterpakaian 79%.

    Rata-rata positivity rate harian per bulan di DKI Jakarta terus mengalami penurunan yaitu 11,2% (September); 9,6% (Oktober); 9,1% (November) dan 8,2% (Desember). Adapun standar aman positivity rate dari WHO adalah di bawah 5%.

    Selain itu, Nilai reproduksi efektif (Rt) yang menjadi indikasi tingkat penularan di masyarakat menunjukkan skor 1,05 per 5 Desember 2020. Angka tersebut menurun dari skor pekan sebelumnya yaitu 1,06 (21/11) dan 1,05 (28/11). Nilai Rt harus berada di bawah 1 agar wabah COVID-19 terkendali dengan baik.

    “Atas nama Pemprov DKI Jakarta, kami juga sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang selama ini berkolaborasi dalam mengatasi dampak wabah COVID-19 ini. Mereka yang tidak kenal lelah untuk saling bahu-membahu, bergotong royong, berikhtiar bersama agar kita semua nantinya insya Allah lulus dari ujian ini. Ini adalah kerja kolosal. Kami di Pemprov DKI Jakarta bersama jajaran Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya di Forkopimda terus berkolaborasi agar kita semua mengendalikan penularan COVID-19. Tapi kami tidak bisa kerja sendiri karena masyarakatlah yang menjadi garda terdepan dalam pengendalian wabah ini melalui 3M,” ujarnya.

    Berdasarkan penilaian indikator dari BNPB, DKI Jakarta berhasil mempertahankan nilai risiko sedang per 29 November 2020. Secara detail, skor penilaian DKI Jakarta oleh BNPB setiap pekannya adalah 2,1117 (risiko sedang) pada 15 November; 1,9825 (risiko sedang) pada 22 November); dan 1,9725 (risiko sedang) per 29 November 2020.

    Adapun skor penilaian berdasarkan indikator pengendalian COVID-19 dari FKM UI adalah 63 per 5 Desember 2020. Skor tersebut menunjukkan angka stabil di atas 60, yaitu skor 63 pada 15 November, skor 68 pada 22 November, dan skor 65 pada 29 November. Skor di atas 60 ini artinya PSBB dapat dilakukan relaksasi atau pelonggaran di beberapa sektor melalui penilaian (assessment) secara bertahap.

    “Berdasarkan penilaian dari BNPB maupun FKM UI, kami memutuskan untuk memperpanjang PSBB Masa Transisi hingga 21 Desember 2020. Pemprov DKI Jakarta akan terus mengupayakan agar berbagai indikator pengendalian COVID-19 terus membaik dengan penegakan aturan hukum atas pelanggaran 3M dan melaksanakan kegiatan 3T secara masif. Kami mengingatkan bahwa terdapat kebijakan rem darurat bila indikator epidemiologis menunjukkan wabah COVID-19 di DKI Jakarta semakin tidak terkendali. Karena itu, kami berharap masyarakat terus disiplin menegakkan protokol kesehatan,”pungkasnya (Mutma)
  • Presiden Jokowi Tunjuk Muhadjir Effendy Jadi Mensos

    Presiden Jokowi Tunjuk Muhadjir Effendy Jadi Mensos

    JAKARTA, KABAR.ID- Presiden Jokowi telah menunjuk Menko PMK Muhadjir Effendy sebagai pelaksana tugas Menteri Sosial pasca Juliari P Batubara terseret kasus korupsi dana bantuan sosial penanganan COVID-19.

    “Sementara nanti saya akan menunjuk Menko PMK untuk menjalankan tugas Mensos,” kata Jokowi di Istana Bogor pada Minggu (6/12).
    Seperti diberitakan sebelumnya, Juliari ditangkap tim penyidik KPK pada Minggu dini hari setelah sempat melarikan diri. 
    Politisi PDIP itu diduga menerima uang senilai total Rp17 miliar dari dua pelaksanaan paket bansos berupa sembako untuk penanganan COVID-19.
    Hingga saat ini KPK telah menetapkan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara sebagai tersangka dugaan kasus suap terkait bantuan sosial (bansos) virus Corona (COVID-19). 
    Kasus dugaan korupsi ini terbongkar lewat operasi tangkap tangan (OTT) terhadap enam orang. 
    Mereka yang diamankan antara lain Matheus, Direktur PT Tiga Pilar Agro Utama Wan Guntar, Ardian, Harry, dan Sanjaya pihak swasta, serta Sekretaris di Kemensos Shelvy N.
    Dalam operasi senyap tersebut, tim penindakan KPK turut mengamankan uang sekitar Rp 14,5 miliar yang terdiri dari pecahan rupiah, dolar Amerika Serikat, dan dolar Singapura. Uang disimpan di dalam 7 koper, 3 tas ransel dan amplop kecil. 
    Ketua KPK, Firli Bahuri dalam konferensi persnya mengungkapkan, telah disepakati fee sebesar Rp 10 ribu per paket bansos yang diduga diterima Juliari. 
    Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima fee Rp 12 miliar yang diberikan secara tunai oleh Matheus kepada Juliari melalui Adi dengan nilai sekitar Rp 8,2 miliar.
    Uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan Shelvy selaku orang kepercayaan Juliari untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi politikus PDIP tersebut.
    Untuk periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul uang fee dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah sekitar Rp 8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan Juliari.(Mutma)
  • Pemerintah Didesak Perlu Kerja Keras Hadapi Tantangan Ekonomi 2021

    Pemerintah Didesak Perlu Kerja Keras Hadapi Tantangan Ekonomi 2021

    JAKARTA, KABAR.ID- Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly mendesak pemerintah harus melakukan kerja lebih keras lagi dalam menghadapi tantangan perekonomian di tahun 2021.

    Menurutnya, penanganan pandemi COVID-19 yang maksimal menjadi salah satu pendorong pemulihan ekonomi.
    “Pemulihan ekonomi tahun depan akan terkendala jika penanganan pandemi covid-19 belum membaik, pemerintah perlu kerja keras untuk mencapai pertumbuhan yang sudah ditarget,” ujar Junaidi kepada Kabar.id di Jakarta Jum’at (4/12/2020)
    Politisi PKS ini mengatakan perbaikan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tahun 2021 urgensi untuk dilakukan, dengan perbaikan tersebut akan menguatkan harapan masyarakat pasca keterpurukan sepanjang tahun 2020.
    Menurutnya jika tidak ada inovasi kebijakan yang mendorong reformasi dan transformasi ekonomi, maka pemulihan ekonomi akan semakin berat. 
    Oleh karena itu, pemulihan ekonomi tahun depan masih bergantung pada sebrapa besar efektivitas kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19.
    Ia menambahkan pemerintah harus benar-benar responsif dalam memitigasi dampak pandemi termasuk didalamnya memberikan kepastian terhadap keadilan dan pemerataan distribusi program bantuan (Wan)
  • Kasus COVID-19 Terus Bertambah, Tito Dorong Kepala Daerah Konsisten Tegakkan Protokol Kesehatan

    Kasus COVID-19 Terus Bertambah, Tito Dorong Kepala Daerah Konsisten Tegakkan Protokol Kesehatan

    JAKARTA, KABAR.ID- Mendagri Tito Karnvian mendorong kepala daerah sebagai penanggung jawab di daerahnya dalam pengendalian penyebaran COVID-19 agar konsisten menegakkan protokol kesehatan.

    Ia menyoroti kasus terkonfirmasi positif COVID-19 yang terus bertambah diatas 6 ribu sejak tanggal 29 November lalu.
    Jumlah tersebut merupakan penambahan kasus tertinggi sejak kasus pertama di Indonesia..
    “Angka-angka ini memperlihatkan bahwa pandemi COVID-19 di Indonesia tengah memburuk, sehingga butuh langkah cepat dan proaktif dari kepala daerah untuk mengatasi ini untuk mengendalikan penyebaran COVID-19,” kata mantan Kapolri ini dalam keterangan persnya di Jakarta (1/12/2020).
    Tito sangat berharap kepala daerah memberikan perhatian lebih khusus kepada masyarakat di daerahnya untuk menerapkan 3M + 1, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan mencegah serta menghindari kerumunan.
    Menurutnya, hal itu juga sudah jelas diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19. Sehingga tidak ada lagi alasan untuk melanggar protokol kesehatan.
    “Penanganan COVID-19 membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Saya harap kepala daerah dapat menjadi ujung tombak sosialisasi penerapan protokol kesehatan,” imbuhnya.
    Ia menilai, pengendalian COVID-19 merupakan tantangan untuk kepala daerah sebab tidak hanya berkaitan dengan masalah kesehatan semata, tetapi juga ekonomi.
    Untuk itu, kepala daerah didorong untuk menjaga keseimbangan antara langkah- langkah pemulihan  ekonomi dan penanganan kesehatan, karena dua hal tersebut harus berjalan beriringan.
    “Ujian kepemimpinan itu ada di saat krisis, bukan di saat normal. Coba mengeluarkan strategi bagaimana menangani kesehatan  sebaik mungkin, tapi sekaligus tidak membiarkan ekonomi menjadi mandek (berhenti), tetap bergerak,” tandasnya.
    Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan para kepala daerah untuk memegang penuh kendali dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi di wilayah masing-masing.
    “Para gubernur, bupati, dan wali kota untuk betul-betul memegang penuh kendali di wilayahnya masing-masing, yang berkaitan dengan masalah COVID-19 dan juga yang berkaitan dengan masalah ekonomi,” ujarnya.
    Ditegaskan Presiden, tugas kepala daerah adalah melindungi keselamatan warganya, termasuk di tengah pandemi saat ini.
    “Tugas kepala daerah adalah melindungi keselamatan warganya, dan juga sudah saya sampaikan keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, dengan memegang angka-angka kasus-kasus aktif, angka kesembuhan, angka kematian, dan indikator-indikator ekonomi yang ad,” tegasnya.
    Kepala Negara meminta jajarannya agar memberikan perhatian khusus kepada dua provinsi yang mengalami peningkatan kasus drastis dalam minggu ini, yaitu Jawa Tengah dan DKI Jakarta.
    “Peningkatan dalam minggu ini, dalam 2-3 hari ini peningkatannya sangat drastis sekali. Agar dilihat betul-betul kenapa peningkatannya begitu sangat drastis,”imbuhnya (Wan)
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Konfirmasi Positif Terpapar COVID-19

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Konfirmasi Positif Terpapar COVID-19

    JAKARTA, KABAR.ID- Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengonfirmasi bahwa dirinya dinyatakan positif terpapar virus COVID-19. Dikonfirmasi positif, Gubernur Anies akan tetap bekerja memimpin rapat-rapat virtual dan melakukan isolasi mandiri.

    Anies melalui video dishare di Instgram menyampaikan, dirinya dinyatakan positif COVID-19 berdasar hasil tes usap PCR yang keluar pada Selasa dini hari (1/12). Pada Senin siang (30/11), Gubernur Anies memang telah melaksanakan tes usap PCR di Balai Kota DKI Jakarta. 

    Sebelumnya, pada Rabu (25/11), Anies juga telah melakukan tes usap PCR rutin dan saat itu hasilnya juga negatif. Pada hari Minggu (29/11), usai Wagub Ariza dinyatakan positif COVID-19, Anies juga sempat melakukan tes usap antigen dan hasilnya negatif. Memang beberapa hari sebelumnya, Anies intens bertemu dengan Wakil Gubernur Ariza untuk rapat berdua.

    Anies menyebut, saat ini kondisinya dalam keadaan baik dan tanpa gejala. “Setelah berkonsultasi dan sesuai dengan arahan dokter, saya akan menjalani isolasi mandiri dan mengikuti prosedur pengobatan yang ditetapkan tim medis,” ujarnya Selasa pagi (1/12).

    Saat ini, lanjut Anies, seluruh kontak erat, baik keluarga maupun staf yang ada di kantor, telah dilakukan tes usap PCR. “Isolasi mandiri akan saya lakukan di tempat yang terpisah dengan keluarga dan akan saya tinggali sendiri. Sementara keluarga akan tetap di kediaman pribadi,” ujarnya.

    Dia juga berharap, agar semua orang yang pernah berinteraksi selama beberapa hari terakhir, untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan seperti isolasi mandiri atau tes usap PCR. 

    “Bagi siapapun yang pernah bertemu saya dalam beberapa hari terakhir, bisa kontak ke puskesmas terdekat untuk menjalani swab test. Tentu tim tracing dari Dinkes juga akan mendata dan menghubungi kontak erat saya. Seluruh prosedur terkait akan dijalankan,” tambahnya.

    Meski dinyatakan positif dan tanpa gejala, Gubernur Anies akan tetap memimpin rapat-rapat yang telah dijadwalkan. Dan akan dilakukan secara virtual.

    “Saya akan tetap bekerja memimpin rapat-rapat secara virtual. Sejak Maret lalu kita sudah terbiasa bekerja secara virtual, dan Insya Allah tidak akan ada proses pengambilan kebijakan yang terganggu,” tambah dia.

    Selain itu, kata Anies, sesuai protokol, unit kantor Gubernur akan ditutup. Seperti juga unit kantor Wakil Gubernur di Blok B sudah ditutup. Gedung utama Balai Kota, yang lokasinya berbeda dengan kantor gubernur dan wakil gubernur akan tetap akan beroperasi dengan protokol kesehatan ketat.

    Anies juga meminta agar masyarakat bisa semakin patuh terhadap 3M yakni memakai masker, menjaga jarak dan rajin mencuci tangan. “Mohon doanya agar bisa segera kembali sembuh dan Semoga Allah SWT melindungi kita semua dan merahmati kota Jakarta,” pintanya.(Wan)
  • Polisikan RS UMMI, Aktivis 212 : Bukti Upaya Rezim Kriminalisasi Habib Rizieq Tiada Henti

    Polisikan RS UMMI, Aktivis 212 : Bukti Upaya Rezim Kriminalisasi Habib Rizieq Tiada Henti

    JAKARTA, KABAR.ID- Ngototnya Wali Kota Bima Arya menuntut pemeriksaan ulang tes swab terhadap Habib Rizieq Shihab (HRS) dinilai sudah keterlaluan.

    Penilaian tersebut disampaikan alumnus aktivis 212 yang juga Presidium Aliansi Selamatkan Merah Putih (ASMaPi), Edy Mulyadi  di Jakarta (30/11/2020). 
     “Dia bahkan rela mondar-mandir ke Rumah Sakit (RS) UMMI Bogor, untuk memaksa manajemen RS menuruti keinginannya. Dia bahkan melaporkan RS UMMI ke polisi dengan tuduhan menghalang-halangi pemeriksaan dan pemberantasan COVID-19,”ujarnya.
    Padahal kata Edy, Dirut RS itu sudah mengumumkan, termasuk kepada media, bahwa hasil tes swab HRS negatif. 
    Habib hanya kelelahan karena kegiatan bertubi-tubi usai kepulangannya dari Saudi. Hasil tes juga sama sekali tidak menunjukkan gejala-gejala ke arah COVID-19.
    Sejumlah UU tentang Rumah Sakit, UU Kesehatan, bahkan UU Keterbukaan Publik sudah mengatur soal ini dengan benderang. Intinya, melarang membuka informasi kesehatan pasien kehadapan publik.
    “Jadi, kenapa Bima ngotot terus? Adakah tangan-tangan kekuasaan yang menekan dia? Atau, dia sedang menjalankan tugas untuk mengamankan jabatannya?” tukasnya (Wan)

  • Wali Kota Bogor Dinilai Kurang Beretika Sudah Mengintervensi Pemeriksaan Kesehatan Habib Rizieq

    JAKARTA, KABAR.ID- Organisasi Bantuan dan Pertolongan Kesehatan MER-C menilai Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto kurang beretika dan melanggar hak pasien terkait intervensi pemeriksaan kesehatan Imam Besar Habib Rizieq Shihab (HRS).

    MER-C adalah lembaga independen yang diminta oleh keluarga HRS menanganii penanganam kesehatan pemimpin Fromt Pembela Islam itu. MER-C yang telah membangun RS Indonesia di Palestina itu mengirim HRS ke RS Ummi Bogor untuk observasi.

    Sayangnya, dalam proses itu, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto telalu jauh mencampuru urusan penanganan kesehatan HRS tersebut. Karana itu MER-C mengeluarkan pernyataan sikap terkait cara-cara Wali Kota Bogor tersebut.

    Ketua Presidium MER-C dr Sarbimi Abdul Murad dalam pengantar pernyataa sikap lembaganya mengatakan, MER-C telah berpengalaman dalam memberikan bantuan medis dan kesehatan terhadap siapa saja yang mengalami kondisi kemanusiaan kritis.

    “Konsep kemanusiaan MER-C yang Rahmatan Lil Alamin, independen, menjaga netralitas, untuk menolong yang paling membutuhkan,” katanya dalam pernyataannya seperti dikutip Kabar.id dari Tilik.id (29/11/2020).

    Menolong yang paling membutuhkan berupa “The most vulnerable people & the most neglected people” akibat kondisi peperangan, ketidakadilan, stigmatisasi, isolasi politik yang menimbulkan masalah kesehatan dan medis.

    “MER-C menolong siapa saja tanpa membedakan latar belakang masalahnya. Sebut saja Panglima GAM alm Ishak Daud, Komjen Polisi Susno Duadji, Ust Abu Bakar Baasyir, para terduga terorisme, dsb,” kata Sarbini.

    Menurutnya, masalah kesehatan di era pandemi Covid-19 sering menimbulkan polemik, akibat selalu dikaitkan dengan Covid-19. Sering terjadi perbedaan persepsi antara masyarakat dan tenaga kesehatan dalam menyikapi Covid-19.

    Dikatakan, stigmatisasi, kurangnya empati dan menghormati hak privasi pasien menimbulkan jurang yang cukup besar di antara masyarakat dan petugas pemerintah. Oleh karena itu perlu kembali kepada profesionalitas dan etika dan hukum kedokteran dimana menjunjung tinggi hak-hak pasien.

    Terkait dengan Habib Rizieq yang mempercayakan kepada MER-C untuk melakukan pemeriksaan dan pengawalan kesehatan, kata Sarbini, MER-C mengirim HRS untuk beristirahat di RS.

    “Namun mendapatkan perlakuan yang kurang beretika dan melanggar hak pasien dari Wali Kota Bogor dengan melakukan intervensi terhadap tim medis yang sedang bekerja, sehingga menganggu pasien yang sedang beristirahat,” beber Sarbini.

    Selain itu Wali Kota Bogor juga tidak beretika dalam mempublikasi kondisi pasien kepada publik, sehingga menimbulkan kesimpangsiuran dan keresahan bagi masyarakat.

    “Wali kota Bogor perlu belajar etika kedokteran tentang independensi tenaga medis dalam bekerja dan hak pasien untuk menerima atau menolak atas semua upaya pemeriksaan dan pengobatan yang akan diberikan tanpa ada intervensi atau tekanan pihak manapun,” kritik dr Sarbini.

    Jangankan dalam situasi normal, di daerah bencana dan peperangan saja wajib kita selaku tenaga medis tetap menjaga profesionalitas dan menghormati hak-hak pasien.

    “Seharusnya Wali Kota Bogor mempercayakan hal ini kepada RS dan Tim Medis yang menangani karena tim medis mengetahui langkah-langkah apa yang perlu dan tidak perlu dilakukan untuk menangani pasien,” kata Sarbini lagi.

    Karena itu, tambahnya, MER-C sebagai Tim Medis independen yang diminta keluarga untuk turut menangani kesehatan HRS dengan ini menyatakan sebagai berikut:

    1. Menyayangkan sikap Wali Kota Bogor yang melakukan intervensi dan tekanan kepada RS, Tim Medis dan pasien.

    2. Saat ini semua pemeriksaan yang perlu dilakukan tengah berjalan dan pengobatan akan dijalankan sesuai dengan masalah kesehatan yang ditemukan;

    3. Agar semua pihak tidak membuat kegaduhan, menjaga privasi pasien dan mempercayakan kepada tim medis yang menangani.

    4. Perihal menyampaikan kondisi kesehatan adalah domain keluarga. Bahkan pihak RS/dokter yang merawat tidak memiliki hak untuk menyampaikan tanpa seijin keluarga.(Mutma)

  • Wakil Ketua MPR Kutuk Pembunuhan Warga Sigi

    JAKARTA, KABAR.ID- Politisi Partai Nasdem Lestari Moerdijat mengutuk serangan terhadap tempat ibadah dan membunuh warga Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.

     

    “Aparat keamanan harus tegas dalam menangani gangguan keamanan yang dilakukan teroris terhadap warga negara,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat kepada Kabar.id  di Jakarta (29/11/2020).

    Berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, telah terjadi pembantaian terhadap sebuah keluarga di Pegunungan Kebun, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, pada Jumat (27/11) sekitar pukul 13.00 WITA. Selain melakukan pembunuhan, para teroris membakar tempat ibadah.

     

    Menurut Lestari, aksi teroris yang brutal menyerang warga dan rumah ibadah itu berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

     

    Karena itu, Rerie, sapaan akrab Lestari, meminta masyarakat jangan terprovokasi dengan aksi tersebut.

     

    Ia mengatakan masyarakat harus bersatu melawan aksi terorisme yang jauh dari nilai-nilai kebangsaan yang kita yakini selama ini, seperti persatuan, gotong-royong dan musyawarah untuk mufakat dalam menghadapi berbagai persoalan.

     

    Rerie meminta para pemangku kepentingan di setiap daerah senantiasa menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada warganya melalui berbagai kesempatan, untuk mengantisipasi munculnya upaya-upaya adu domba antarumat beragama.

     

    Rerie meminta pihak aparat keamanan dapat segera menangkap otak penyerangan di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah itu.

     

    Rerie juga berharap pemerintah senantiasa melakukan upaya pencegahan aksi-aksi teroris di Tanah Air melalui langkah-langkah yang efektif sehingga terorisme bisa segera diakhiri (Wan)