Menteri BUMN Erick Thohir
JAKARTA, KABAR.ID- Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
(DPD-RI) mendukung roadmap yang disusun Menteri BUMN Erick Thohir untuk
menata wajah BUMN di Indonesia ke depan.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti
usai mengadakan coffee morning dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Hotel
Fairmont Senayan, Kamis (16/1/2020).
Turut hadir dalam
pertemuan tersebut Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin. Sementara
dari DPD RI tampak Wakil Ketua III Sultan Bakhtiar Najamuddin, Ketua
Komite II Yorrys Raweyai, Wakil Ketua Komite II Bustami Zainudin serta
Sekjen DPD Reydonnyzar Moenek dan Staf Khusus Ketua DPD Sefdin Syaifudin
Alamsyah.
Dikatakan Erick, apa yang disampaikan Ketua DPD RI
dalam pengantar pertemuan arahnya sudah sama dengan apa yang menjadi
arahan Presiden RI Joko Widodo. Dimana intinya adalah BUMN tidak
mematikan pengusaha swasta. “Presiden menugaskan kami untuk menciptakan
ekosistem yang baik antara BUMN, Swasta, BUMD dan BUMDes. Itu yang
sedang kami susun dan jalankan sekarang. Termasuk penggunaan key
performance indicator dalam penataan ini,” tukasnya.
Ia juga
menyatakan Menteri BUMN memiliki kewenangan untuk menutup atau memerger
perusahaan plat merah yang ada. “Ini salah satu bagian dari cara untuk
mengembalikan BUMN kepada core bisnisnya. Kita konsolidasikan atau kita
tutup. Intinya harus back to core business,” tandasnya.
Sebab,
lanjut pengusaha di sektor media dan sport itu, dari Rp 210 trilyun
keuntungan BUMN, disumbang oleh tidak lebih dari 10 BUMN saja. “Jadi
lebih baik fokus kepada BUMN yang besar-besar saja, daripada ke yang
kecil-kecil, yang malah bersaing dengan UKM dan swasta menengah,”
ungkapnya seraya memberi contoh program re-orientasi beberapa BUMN,
sehingga tidak malah menjadi kompetitor swasta/UKM.
Erick juga
memaparkan rencana pengembangan pelabuhan Benoa menjadi world class port
yang memadukan layanan jasa pelabuhan dan bisnis serta pariwisata.
“Nantinya Benoa menjadi one stop area yang dilengkapi dengan pusat
kesenian, wisata kuliner dan pusat perdagangan UMKM. Juga convention
hall, pusat perdagangan dan lainnya. Sehingga kapal-kapal pesiar besar
yang sandar, bila waktu singgahnya hanya sebentar, mereka tetap bisa
belanja dan juga menikmati kuliner,” ujarnya.
Pelabuhan ini
selain punya area hutan kota, juga dilengkapi terminal energi, industri
perikanan dan instalasi pengelolaan air limbah. Tak ketinggalan penataan
jalur nelayan dan tempat sandar kapal-kapal nelayan. “Ini akan
menggerakkan ekonomi kawasan dengan cepat,” tandasnya.
Dalam
pertemuan tersebut, Ketua DPD mengawali dengan menyampaikan beberapa
catatan DPD atas serapan aspirasi dan pengaduan dari kalangan dunia
usaha terhadap BUMN yang dirasa menguasai dan mempersempit ruang gerak
swasta.
“BUMN yang paling banyak mendapat pengaduan dari
kalangan dunia usaha selain Pelindo dan Angkasa Pura, juga dominasi BUMN
karya di pekerjaan jasa konstruksi. Salah satu indikatornya banyaknya
aduan yang masuk ke DPD, Ombudsman dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
Artinya masih terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak
sehat,” urai mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu.
Ditambahkan
LaNyalla, beberapa asosiasi di sektor pelabuhan seperti INSA, ALFI dan
IPERINDO juga pernah mengadukan beberapa persoalan yang mereka alami ke
DPD RI. Terutama kurangnya layanan yang diberikan Pelindo kepada swasta
yang beraktifitas di lingkup pelabuhan. “Di Surabaya dikeluhkan tentang
pendangkalan alur, sehingga pengusaha galangan kapal kesulitan mendapat
pekerjaan kapal skala besar. Ini salah satu contoh saja,” ungkapnya.
Di
akhir pertemuan, LaNyalla berharap roadmap yang disusun Erick Thohir
mampu mewujudkan kejayaan BUMN untuk menjadi pemain global. Mengikuti
tender pekerjaan di luar negeri. Sehingga memasok devisa negara. Seperti
sudah pernah dilakukan PT Pindad, PT PAL Indonesia, PT Inka, PT
Dirgantara Indonesia dan lainnya. (Wan)