Aksi solidaritas terhadap nasib Muslim Uighur di China. |
JAKARTA, KABAR.ID-
Diberitakan sekitar 1 juta suku Uighur yang merupakan warga Xinjiang, Tiongkok
yang beragama Islam, mendapat perlakuan diskriminatif dan persekusif. Mereka
dilarang menjalankan perintah agama seperti soal makan babi, mengenakan hijab,
dst. Bagi mereka yang melanggar ditempatkan di sebuah kamp khusus, yang menurut
pengakuan salah seorang warga Uighur, lebih tepat disebut sebagai penjara.
Diberitakan sekitar 1 juta suku Uighur yang merupakan warga Xinjiang, Tiongkok
yang beragama Islam, mendapat perlakuan diskriminatif dan persekusif. Mereka
dilarang menjalankan perintah agama seperti soal makan babi, mengenakan hijab,
dst. Bagi mereka yang melanggar ditempatkan di sebuah kamp khusus, yang menurut
pengakuan salah seorang warga Uighur, lebih tepat disebut sebagai penjara.
Sukamta,
anggota Komisi I DPR RI, saat Rapat Paripurna DPR, Kamis (13/12) di Jakarta
menyatakan Indonesia sangat menghormati kedaulatan dan kesatuan wilayah
Tiongkok sebagai negara. Namun Indonesia mengharapkan keyakinan dan budaya
warga muslim yang merupakan hak asasi dasar dihormati dan dijamin
pelaksanaannya secara penuh di sana.
anggota Komisi I DPR RI, saat Rapat Paripurna DPR, Kamis (13/12) di Jakarta
menyatakan Indonesia sangat menghormati kedaulatan dan kesatuan wilayah
Tiongkok sebagai negara. Namun Indonesia mengharapkan keyakinan dan budaya
warga muslim yang merupakan hak asasi dasar dihormati dan dijamin
pelaksanaannya secara penuh di sana.
“Untuk itu,
sebagai negeri Muslim terbesar yang memiliki hubungan bilateral yang baik
dengan Tiongkok, kita harapkan Indonesia dapat berperan lebih strategis
menyetop diskriminasi, intimidasi dan persekusi yang dialami oleh warga Uighur.
Hak untuk memeluk dan menjalankan ajaran agama merupakan hak asasi manusia.
Tidak boleh ada pelanggaran HAM di manapun, termasuk di Tiongkok. Tindakan ini
jelas bertentangan dengan salah satu falsafah Konfusianisme, yaitu ‘REN’ yang
mengajarkan untuk saling hormat terhadap sesama.”katanya dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kabar.id.
sebagai negeri Muslim terbesar yang memiliki hubungan bilateral yang baik
dengan Tiongkok, kita harapkan Indonesia dapat berperan lebih strategis
menyetop diskriminasi, intimidasi dan persekusi yang dialami oleh warga Uighur.
Hak untuk memeluk dan menjalankan ajaran agama merupakan hak asasi manusia.
Tidak boleh ada pelanggaran HAM di manapun, termasuk di Tiongkok. Tindakan ini
jelas bertentangan dengan salah satu falsafah Konfusianisme, yaitu ‘REN’ yang
mengajarkan untuk saling hormat terhadap sesama.”katanya dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kabar.id.
Sekretaris
Fraksi PKS sekaligus Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar
Negeri (BPPLN DPP PKS) ini menambahkan bahwa seharusnya dalih pemberantasan
ekstremisme tidak boleh dilakukan untuk melarang warga Uighur menjalankan
ajaran agamanya.
Fraksi PKS sekaligus Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar
Negeri (BPPLN DPP PKS) ini menambahkan bahwa seharusnya dalih pemberantasan
ekstremisme tidak boleh dilakukan untuk melarang warga Uighur menjalankan
ajaran agamanya.
Diskriminasi
tetap diskriminasi, dan tidak boleh terjadi. Ekstremisme itu soal lain.
Penempatan warga Uighur di kamp khusus jadi mengingatkan kita terhadap
Holocaust. Untuk mencegah hal ini ke arah sana, dan kita sama sekali tidak
berharap, maka perlakuan kamp khusus ini harus dihentikan. Kebebasan beragama
dan hak tanpa diskriminasi ini dijamin oleh Deklarasi HAM PBB.
tetap diskriminasi, dan tidak boleh terjadi. Ekstremisme itu soal lain.
Penempatan warga Uighur di kamp khusus jadi mengingatkan kita terhadap
Holocaust. Untuk mencegah hal ini ke arah sana, dan kita sama sekali tidak
berharap, maka perlakuan kamp khusus ini harus dihentikan. Kebebasan beragama
dan hak tanpa diskriminasi ini dijamin oleh Deklarasi HAM PBB.
“Karena
itu, kami mendesak pemerintah RI untuk meningkatkan diplomasi kepada pemerintah
RRC terkait yang dialami warga Uighur ini. Juga menghimpun dukungan dari
negara-negara lain khususnya negeri Muslim. Ini saatnya-negeri muslim yang lain
di dunia bersatu untuk menolong dan menyelamatkan saudara-saudara sesama Muslim
yang merupakan warga minoritas di negaranya masing-masing, baik Uighur,
Rohingya, Palestina,” ujar wakil rakyat dari Dapil Daerah Istimewa
Yogyakarta ini. (WAN)
itu, kami mendesak pemerintah RI untuk meningkatkan diplomasi kepada pemerintah
RRC terkait yang dialami warga Uighur ini. Juga menghimpun dukungan dari
negara-negara lain khususnya negeri Muslim. Ini saatnya-negeri muslim yang lain
di dunia bersatu untuk menolong dan menyelamatkan saudara-saudara sesama Muslim
yang merupakan warga minoritas di negaranya masing-masing, baik Uighur,
Rohingya, Palestina,” ujar wakil rakyat dari Dapil Daerah Istimewa
Yogyakarta ini. (WAN)