JAKARTA, KABAR.ID- Kebijakan Pemerintah yang akan melarang
masyarakat mudik Lebaran tahun ini, dinilai Anggota Komisi IV DPR RI
Fauzi H. Amro kurang efektif bila tidak dibarengi karantina wilayah.
Upaya Pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus Corona (Covid-19)
perlu didukung. Hanya saja kebijakannya akan parsial dan tidak efektif.
seperti yang diusulkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, sangat
efektif untuk melarang mobilitas orang untuk keluar wilayah Jakarta.
“Jadi, mobil-mobil bus jurusan Jakarta akan dihentikan kecuali angkutan
logistik, kesehatan, dan enegi. Tidak ada peluang orang untuk mudik ke
kampung halaman, sehingga penyebaran virus corona bisa dikendalikan,”
kata Fauzi dalam rilisnya yang diterima Kabar.id, Rabu (1/4/2020).
Fauzi menyayangkan usulan Anies itu
ditolak Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebagai
pelaksana Menteri Perhubungan. Karena, usulan karantina wilayah ditolak,
akhirnya banyak orang mudik duluan ke kampung halamannya. “Pemerintah
pusat terkesan lebih mengutamakan kepentingan ekonomi ketimbang
menyelamatkan masyarakat di tengah wabah Corona. Pemerintah seharusnya
memprioritaskan penyelamatan dan melindungi seluruh masyarakat Indonesia
dari wabah virus Corona,” nilai Fauzi.
Anggota F-Nasdem DPR RI ini berharap,
warga yang sudah mudik duluan tidak menyebarkan virus kepada keluarganya
di kampung halaman. Soal kepentingan ekonomi, sambung Fauzi, itu akan
membaik dengan sendirinya, bila masyarakat kesehatan masyarakat
terjamin. Mengutip pernyataan Presiden Ghana, ekonomi bisa dibangkitkan,
tapi orang meninggal tidak bisa dihidupkan kembali.
Dengan status darurat kesehatan yang baru diumukan Presiden Jokowi lanjut alumnus IPB ini, Masyarakat tak perlu risau bakal ada
darurat sipil, karena negara kita bukan dalam situasi perang. Tapi,
sedang menghadapi wabah penyakit.
“Sudah tepat Pak Jokowi menetapkan status
darurat kesehatan, itu kongkrit dan perlu dikawal implementasinya,”ujarnya.
tarif listrik selama tiga bulan ke depan untuk kelas daya listrik 450 VA
dan mendiskon 50 persen yang berdaya 900 VA menurut Fauzi kurang tepat.
“Karena saat ini kebanyakan masyarakat kita sudah beralih
menggunakan token listrik atau listrik pra bayar,” ucap legislator asal
Sumatera Selatan itu.
Ia juga mengomentari paket
kebijakan penambahan jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
Dikatakannya, tanpa menegasikan kebijakan ini, sebaiknya pemerintah
fokus saja pada penanganan dan pencegahan Covid-19.
Energi Pemerintah difokuskan saja untuk
penanganan Covid-19, mulai dari bagaimana mencegah penyebaran virus
Corona dan menangani orang-orang yang terpapar Corona, termasuk
keperluan tenaga medis, yang tiap hari berdasarkan data nasional yang
dirilis Tim Gugus Tugas Penanganan Corona, terus bertambah. Per Selasa
(31/3/2020) kasus positif Corona sudah mencapai 1.528 orang (Wan)
