JAKARTA, KABAR.ID- Ketua Bidang Organisasi dan Daerah DPP Partai Golkar Taufik Hidayat menilai penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) ternodai dengan adanya intervensi dan tekanan dari Mensesneg Pratikno, Menseskab Pramono Anung, dan Menko Maritim Luhut Panjaita.
Taufik pun menyebut perhelatan demokrasi di Munas telah “dirampok” Pratikno Cs. Hal tersebut disampaikan Taufik melalui keterangan tertulisnya yang diterima Kabar.id, Sabtu (30/11/2019).
“Demokrasi Munas Golkar dirampok Pratikno Cs. Terungkapnya pertemuan Mensesneg, Menko Maritim dan Menseskab, dengan para Ketua DPD menandakan para menteri ini campur tangan terhadap Munas Golkar,” jelas Taufik.
Menurut Taufik, campur tangan ketiga menteri itu sangat berbeda dengan sikap Presiden Joko Widodo yang memberikan kebebasan internal Golkar untuk menentukan sendiri pemimpinnya.
“Tindakan Pratikno Cs adalah ilegal dan tidak bertanggung jawab. Mereka memanipulasi laporan kepada Presiden bahwa internal Golkar harapkan Airlangga Hartarto (AH) menjadi Ketum, kepada para ketua DPD mereka mengklaim Pak Presiden maunya AH menjadi Ketum,” papar Taufik.
Selain manipulator, Taufik menyebutkan, ketiga pembantu Presiden Jokowi ini sudah bertindak di luar sistem. Parpol adakah institusi kenegaraan maka sudah semestinya penanganannya oleh pemerintah pun masuk ke dalam sistem.
“Dalam hal ini Menteri yang diatur dalam UU untuk dapat terlibat dalam Munas Parpol adalah Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM,” ucapnya.
Mantan Ketua Umum PB HMI ini juga mengungkapkan, minat Golkar menggelorakan aspirasi yang sangat kuat untuk memilih pemimpin yang bersih, tak terlihat masalah hukum sehingga bisa dicalonkan sebagai Presiden atau Wapres pada Pilpres 2024.
“Dengan mendorong AH sebagai calon Ketum, maka Pratikno Cs telah melakukan kejahatan demokrasi yang sangat nyata, apalagi hal itu bertentangan dengan sikap Presiden Jokowi sendiri. Karena itu menurut saya bila terjadi perpecahan nantinya Pratikno cs perlu direshuffle,” pungkasnya. (Andi P)
