MEDAN, KABAR.ID- Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi
(BAKTI) merupakan satuan kerja dibawah Kementerian Komunikasi dan
Informatika (Kominfo) RI. Badan ini kian gencar melakukan edukasi seputar internet ke
masyarakat melalui seminar.
Kegiatan melalui edukasi masyarakat ini dimaksudkan untuk
meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengetahui, memahami dan
meyakini sehingga mampu bersikap dan memiliki kemampuan untuk memilih
dan memilah informasi dari media sosial yang berpotensi menimbulkan
perpecahan dan potensi konflik.
Demikian disampaikan Latifah Hanum
selaku Kepala Divisi Layanan Telekomunikasi dan Informasi untuk
Pemerintah BAKTI – KOMINFO RI saat menjadi narasumber dalam Seminar
Merajut Nusantara bertajuk “Menyikapi Kehadiran Buzzer Politik di Media Sosial,” di Hotel Grandhika Setiabudi Medan, Rabu (30/10/2019).
Menurut Lulu, sapaan akrab Latifah Hanum, menyatakan bahwa buzzer politik itu ada dua kategori yaitu buzzer idealis dan buzzer ekonomis. Buzzer
ideologis biasanya akan selektif dalam memilah konten sehingga dia akan
menerima tawaran dari kliennya yang sesuai atau cocok dengan hati
nuraninya.
“Buzzer ideologis akan selektif dalam memilih konten, bukan semata-mata karena dibayar,” tuturnya.
Berbeda dengan buzzer ekonomis memang motivasinya adalah
mencari keuntungan, Lulu menyebut karakter buzzer ini biasanya akan
mengambil pesanan konten apa saja asalkan bayarannya cocok.
“Selama konten-konten di medsos tidak menimbulkan perpecahan dan
kericuhan, kami masih biarkan. Tapi kalau sudah menimbulkan kegaduhan
ruang publik yang mengancam persatuan bangsa maka Kominfo harus turun
tangan untuk membatasi akses internet,” paparnya.
Disadari Lulu, kebijakan Kominfo ini sering dicap sebagai tindakan
anti demokrasi. Demi persatuan bangsa, Lulu menyebut akses internet yang
sudah dibangun oleh pemerintah itu dapat digunakan untuk mengupload
konten-konten positif.
Dalam kesempatan ini, Lulu menjelaskan tentang perkembangan
pembangunan telekomunikasi di Indonesia yang dilakukan BAKTI untuk
membangun infrastruktur telekomunikasi terutama di wilayah non-komersial
yaitu wilayah-wilayah 3T (Tertinggal, Terluar dan Terpencil).
“Infrastruktur terhadap akses internet ini harus dimanfaatkan untuk
hal-hal positif misalnya untuk turut mempromosikan destinasi wisata di
daerah-daerah 3T yang belum tereskspose ke publik sehingga mendorong
kemajuan industri pariwisata,” terangnya.
Lulu menguraikan program utama BAKTI diantaranya adalah pembangunan
tower BTS di 1.068 lokasi, pembangunan akses internet di 5.718 lokasi,
pembangunan palapa ring yang sudah 100% terbangun, penyiaran 30 lokasi
TVRI dan 19 lokasi RRI, pemanfaatan infrastruktur BAKTI, dan pembuatan
satelit multifungsi yang sedang dalam proses.
BAKTI juga melakukan penyebaran akses internet dalam bidang kesehatan
untuk mengakses data BPJS, Telemedicine, HALODOC, TeleCTG, dan sisrute,
dalam bidang pendidikan untuk mengakses UNBK, BAHASO, SMA coding dan
PBM, membantu pendaftaran pelatihan kerja, dalam bidang kantor desa
untuk pembuatan laporan, data penduduk, website desa, serta membantu
nelayan untuk mengetahui harga ikan.
“Ketersediaan akses internet adalah peluang untuk mendukung program
ekonomi digital dan inklusi keuangan. Kami terus mendorong masyarakat
untuk memanfaatkan internet ini dengan sebaik-baikya,” serunya.
Sementara, narasumber lainnya, H.M. Ali Umri, SH.,M.Kn anggota DPR RI
periode 2014-2019 dari Partai Nasdem ini mengakui bahwa fenomena
kehadiran buzzer politik ada yang dibayar ada yang tidak, dengan adanya buzzer politik maka telah menjadi ladang mencari nafkah di media sosial untuk mendengungkan framing pemesannya.
“Buzzer politik itu jika bayarannya tinggi yang bagus bisa
menjadi jelek, yang jelek bisa menjadi bagus,” ungkap Ali Umri yang
mengaku pernah menjadi korban framing media mainstream saat mencalonkan sebagai Cagub Sumut pada pilkada 2008 silam.
Senada dengan Umri, Dr. T. Keizerina Devi Azwar SH., CN., MHum selaku
Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara (USU)
Medan mengatakan buzzer dapat tumbuh karena di zaman ini kita tidak bisa
lepas dengan yang namanya teknologi terutama smartphone yang dari bangun tidur sampai tidur lagi kita pegang.
Devi menuturkan bahwa buzzer politik bukan lagi hal yang
baru karena dia sudah lama digunakan dalam menggaet suara dalam pemilu.
Devi mengambil contoh ketika Barack Obama memenangkan pilpres sebagai
presiden AS.
“Zaman dahulu, kita bisa mengetahui calon pemimpin karena kita bisa
melihat dan berinteraksi secara langsung, tapi zaman sekarang kita hanya
dengan melihat di media sosial. Disinilah potensi munculnya buzzer politik untuk memuaskan kliennya,” papar Devi. (Wan)
