JAKARTA, KABAR.ID- Sejak 19 Agustus 2019, Tanah Papua
dan Papua Barat kembali bergejolak. Gelombang aksi unjuk rasa terjadi di
beberapa kabupaten dan kota di Bumi Cenderawasih, yang sebagian
disertai pula dengan aksi kerusuhan.
dan Papua Barat kembali bergejolak. Gelombang aksi unjuk rasa terjadi di
beberapa kabupaten dan kota di Bumi Cenderawasih, yang sebagian
disertai pula dengan aksi kerusuhan.
Terkait hal tersebut, Anggota DPR
RI Rofik Hananto mengatakan, perlu dibangun dialog yang komprehensif dan
inklusif dalam menangani konflik yang terjadi di Provinsi Papua.
RI Rofik Hananto mengatakan, perlu dibangun dialog yang komprehensif dan
inklusif dalam menangani konflik yang terjadi di Provinsi Papua.
“Jika dialog yang komprehensif dan
inklusif berhasil diaplikasikan pada Konflik Papua, maka bukan hanya
pada saat proses penyelesaian konflik upaya membangun trust dilakukan, namun pada saat dan sesudah kesepakatan perdamaian dicapai pun, trust harus dirawat dan dijaga,” ujar Rofik dalam rilisnya belum lama ini.
inklusif berhasil diaplikasikan pada Konflik Papua, maka bukan hanya
pada saat proses penyelesaian konflik upaya membangun trust dilakukan, namun pada saat dan sesudah kesepakatan perdamaian dicapai pun, trust harus dirawat dan dijaga,” ujar Rofik dalam rilisnya belum lama ini.
Lebih dari itu, sambungnya, tindak lanjut
atas kesepakatan perdamaian harus terus ditegakkan. Menurutnya, Papua
harus dibangun dari seluruh arah dan elemen serta oleh seluruh kalangan.
Penegakan hukum, pembangunan ekonomi, peningkatan dan pemerataan
kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan-pembangunan lain di
segala sektor harus terus dilakukan, agar Papua dapat merasa bangga
bersama NKRI.
atas kesepakatan perdamaian harus terus ditegakkan. Menurutnya, Papua
harus dibangun dari seluruh arah dan elemen serta oleh seluruh kalangan.
Penegakan hukum, pembangunan ekonomi, peningkatan dan pemerataan
kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan-pembangunan lain di
segala sektor harus terus dilakukan, agar Papua dapat merasa bangga
bersama NKRI.
“Dialog Aceh yang berhasil mengakhiri
konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan TNI merupakan
bukti bahwa pemerintah Indonesia memiliki kemampuan untuk mengupayakan
dialog yang semacamnya di Papua. Dengan belajar dari Kasus Aceh, dialog
juga dapat dilakukan untuk Papua,” terangnya.
konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan TNI merupakan
bukti bahwa pemerintah Indonesia memiliki kemampuan untuk mengupayakan
dialog yang semacamnya di Papua. Dengan belajar dari Kasus Aceh, dialog
juga dapat dilakukan untuk Papua,” terangnya.
Pemerintah, lanjut Rofik, dapat menggunakan pendekatan personal dengan menunjuk aktor di belakang layar dan melakukan second track diplomacy
dengan melibatkan pihak ketiga yang berperan sebagai mediator atau
negosiator. Kedua pendekatan ini bertujuan membuka komunikasi dan
membangun trust di kalangan pro-kemerdekaan Papua terhadap Pemerintah Indonesia maupun sebaliknya,” papar politisi Fraksi PKS tersebut.
dengan melibatkan pihak ketiga yang berperan sebagai mediator atau
negosiator. Kedua pendekatan ini bertujuan membuka komunikasi dan
membangun trust di kalangan pro-kemerdekaan Papua terhadap Pemerintah Indonesia maupun sebaliknya,” papar politisi Fraksi PKS tersebut.
Dikatakannya, pendekatan koersif yang
dilakukan pemerintah dalam menangani konflik di Papua memang menjadi
banyak perhatian dan perdebatan dari berbagai kalangan termasuk dunia
internasional. Pemerintah memang tidak salah dalam menggunakan
pendekatan tersebut, namun seharusnya bukan satu-satunya jalan, harus
dibarengi langkah-langkah lain secara komprehensif.
dilakukan pemerintah dalam menangani konflik di Papua memang menjadi
banyak perhatian dan perdebatan dari berbagai kalangan termasuk dunia
internasional. Pemerintah memang tidak salah dalam menggunakan
pendekatan tersebut, namun seharusnya bukan satu-satunya jalan, harus
dibarengi langkah-langkah lain secara komprehensif.
Tujuan pertahanan dan keamanan daerah,
jelas Rofik, seharusnya lebih mengutamakan kesejahteraan sosial di
daerah tersebut. Pembangunan kondisi keamanan merupakan upaya kolektif
jangka panjang, maka seharusnya menjadi komitmen dan tanggung jawab
bersama. Dalam beberapa kasus, pendekatan koersif, termasuk militer dan
pengawasan yang ketat terhadap komunitas tertentu, justru malah dapat
membuat gerakan kelompok tersebut semakin berkembang, termasuk dapat
mengakibatkan banyak korban sipil.
jelas Rofik, seharusnya lebih mengutamakan kesejahteraan sosial di
daerah tersebut. Pembangunan kondisi keamanan merupakan upaya kolektif
jangka panjang, maka seharusnya menjadi komitmen dan tanggung jawab
bersama. Dalam beberapa kasus, pendekatan koersif, termasuk militer dan
pengawasan yang ketat terhadap komunitas tertentu, justru malah dapat
membuat gerakan kelompok tersebut semakin berkembang, termasuk dapat
mengakibatkan banyak korban sipil.
“Ketika Pemerintah hanya fokus
menyelesaikan konflik melalui pendekatan koersif, memang menyelesaikan
permasalahan namun tidak akan bertahan lama. Ketika tersulut, maka akan
memanas kembali, karena sebenarnya akar utama masalah belum selesai,”
tutur Rofik. (dep/es/dpr/kb)
menyelesaikan konflik melalui pendekatan koersif, memang menyelesaikan
permasalahan namun tidak akan bertahan lama. Ketika tersulut, maka akan
memanas kembali, karena sebenarnya akar utama masalah belum selesai,”
tutur Rofik. (dep/es/dpr/kb)
