MAKASSAR, KABAR.ID- Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Nurdin Halid yang kembali
terpilih ke tiga kalinya secara aklamasi melalui Musyawarah Nasional
(Munas) di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) menjanjikan perubahan di
tubuh koperasi agar lebih baik.
“Formatur akan saya susun paling lama tiga bulan kedepan, dan segera
diselesaikan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) koperasi
untuk segera disahkan pemerintah,” sebut Nurdin usai disumpah jabatan
hasil Munas di Makassar, Rabu malam.
Ia memaparkan akan mematangkan organisasi dengan melakukan
konsolidasi kepada pengurus di tingkatan Dekopin Wilayah Provinsi dan
Dekopin Daerah se Indonesia dalam waktu dekat termasuk intens membangun
komunikasi pengurus daerah.
“Komunikasi kita saat ini masih lemah dan sangat kurang, kemanfaatan
organisasi perlu ditingkatkan. Dekopinwil dan Dekopinda mesti membangun
komunikasi dari hati. Saya nanti akan lebih banyak turun ke daerah,”
jelasnya dihadapan peserta Munas.
Mantan Calon Gubenur Sulsel ini juga memberikan semangat kepada
anggota dengan berencana akan menginfaqkan dananya sebesar Rp10 miliar
untuk pembangunan kantor Dekopin yang selama ini tidak ada yang
definitif.
Bahkan Nurdin akan memberikan bantuan operasional melalui dana
pribadinya ditingkat Dekopinwil provinsi Rp10 juta dan Rp5 juta
Dekopinda di kabupaten kota se Indonesia.
“Bantuan yang akan diberikan secara stimulan bagi Dekopinwil dan
Dekopinda. Saya akan keliling mendatangi kantor Dekopinwil dan Dekopinda
sebagai bentuk keseriusan membangun organisasi,”
ujarrnya.
Selain itu, kepengurusan Dekopin kali ini akan merangkul anak muda
sebagai bagian dari regenerasi kepengurusan guna mewujudkan masa
keemasan Dekopin. Bahkan ia mengancam akan membekukan Dekopin di daerah
yang tidak mengikuti aturan.
“Saya ingin 60 persen anak muda kaum milenial masuk kepengurusan.
Kenapa itu masa depan Dekopin. Dan jangan heran bila nanti ada
kepengurusan dibekukan bila tidak taat asas dan aturan,” tegasnya.
Mantan Ketua Harian DPP Golkar pusat ini juga meminta pengurus di
daerah untuk membangun komunikasi dengan gubenur maupun bupati wali kota
agar organisasi ini bisa mendapat perhatian pemerintah.
“Bangun komunikasi dengan gubernur bupati dan wali kota. Buat surat
dan ajukan anggaran, lalu tembuskan ke saya. Saya siap menghubungi
gubenur, bupati dan wali kotanya untuk membantu komunikasi,” ucapnya.
Mantan Ketua PSSI ini mengemukakan telah berkomunikasi dengan
Kementerian Koperasi, Kementerian Perindustrian hingga Menko
Perekonomian telah memberikan jalan buat pemberdayaan koperasi.
Terakhir, Nurdin menekankan Dekopin adalah rumah bersama, dan Dekopin
merupakan tempat bagi anggota koperasi. Namun bila ada yang
menggangunya maka dia siap menghadapinya.
“Karena itu, tidak boleh ada yang mengganggu rumah kita, siapapun yang mencoba mengganggu, kita lawan,” tegasnya.
Untuk itu, politisi golkar senior ini menambahkan agar seluruh
anggota koperasi bersabar mengingat Undang-undang tentang Koperasi
sementara dibahas di DPR dan rencananya akan disahkan pada April 2020.
“Prolegnas Rancangan Undang-undang koperasi sudah menjadi prioritas
pembahasan di DPR, insya April nanti bisa disahkan. Undang-undang ini
nantinya menjadi bagian dari peningkta kesejahteraan anggota koperasi,”
tambahnya. (Ant/KB)