Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Chandra Asri Pacific, Cilegon, Provinsi Banten, Jumat (22/8/2025). Foto : Andri/DPR RI.
CILEGON, KABAR JAKARTA — Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menegaskan pentingnya penguatan industri petrokimia sebagai fondasi utama sektor manufaktur nasional. Hal itu disampaikan Novita saat kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR ke PT Chandra Asri Pacific, Cilegon, Banten, Jumat (22/8/2025).
Menurut Novita, industri petrokimia bersama industri logam dan baja kerap dijadikan tolok ukur kemajuan suatu negara. Pasalnya, kedua sektor ini merupakan basis bagi manufaktur, yang menopang kebutuhan dasar masyarakat mulai dari pangan, sandang, hingga papan.
“Kalau bicara peningkatan daya saing industri nasional, salah satu kuncinya ada di industri petrokimia. Sektor ini pilar penting yang harus dikembangkan dari hulu sampai hilir agar kebutuhan dalam negeri bisa terpenuhi,” kata Novita seperti dikutip Kabar Jakarta dari laman resmi DPR RI.
Impor Masih Tinggi, Capai Rp 200 Triliun
Meski begitu, Novita menyoroti ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku petrokimia. Berdasarkan data 2024, nilai impor produk petrokimia mencapai lebih dari USD 13 miliar atau setara Rp 200 triliun. Jika kondisi ini terus dibiarkan, angka impor bisa terus meningkat dan menekan daya saing industri nasional.
“Sebagian produk petrokimia memang sudah diproduksi di dalam negeri, tapi belum cukup memenuhi kebutuhan. Kalau tata kelola produksi dalam negeri tidak segera dibenahi, impor akan makin besar,” tegasnya.
Sindir Ego Sektoral Antar-Kementerian
Politisi PDI-Perjuangan itu juga menyinggung masih adanya ego sektoral antar-kementerian yang membuat kebijakan industri sulit terintegrasi. Salah satunya terkait pasokan gas, yang sangat penting dalam proses produksi petrokimia.
“Kalau Kementerian Perindustrian dan kementerian migas tidak satu irama, industri bisa tersendat. Dampaknya ke masyarakat luas: produksi berhenti, PHK meningkat, daya beli turun, hingga UMKM ikut terdampak,” ujarnya.
Dorong Hilirisasi dan Insentif Pajak
Novita mendorong pemerintah segera menyatukan visi dalam memperkuat hilirisasi industri petrokimia. Ia menekankan pentingnya insentif, termasuk pajak, bagi industri yang mulai bertransformasi ke arah industri hijau dan berkelanjutan.
“Kita harus akui ada ego sektoral yang menghambat. Sudah saatnya kepentingan rakyat diprioritaskan. Hilirisasi jangan setengah hati, harus didukung penuh dengan insentif yang nyata,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi VII DPR RI disebut tengah menyiapkan regulasi strategis untuk memperkuat industri petrokimia nasional.
“Target kita melahirkan undang-undang yang benar-benar bermanfaat bagi rakyat. Prosesnya memang panjang, tapi yang terpenting ada solusi nyata untuk meningkatkan daya saing nasional,” tutup Novita (Wan)