Kabar Jakarta

Kategori: Politik

  • Pemuda asal Sulsel Ini Tagih Janji Jokowi Soal Gaji Pengangguran

    Sebuah video yang memperlihatkan seorang pemuda menagih janji Jokowi soal menggaji pengangguran menjadi viral.

    Dalam video, pemuda tersebut menyebutkan dirinya akan fokus menjadi pengangguran.
    Video ini diunggah oleh sebuah akun Instagram @undercover.id pada Rabu (3/7).

    Video tersebut awalnya diunggah oleh sang pemilik video di akun instagramnya yang bernama @wawan.hirawan.

    Pemuda ini diketahui berasal dari Sulawesi Selatan.
    Awalnya ia mengucapkan selamat kepada Jokowi dan Ma’Aruf Aminn atas terpilihnya sebagai presiden dan wakil presiden.

    “Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Wawan Hirawan
    ingin mengucapkan selamat untuk bapak jokowi dan bapak KH. Ma’ruf Amin
    atas terpilihnya menjadi presiden dan wakil presiden,” kata Heri.

    Kemudian ia menagih janji Jokowi-Ma’aruf mengenai akan menggaji pengangguran.
    Di belakangnya terlihat beberapa ijazah dan piagam miliknya yang kini akan digantung saja.

    “Sesuai dengan janji
    bapak sebelumnya, ingin menggaji setiap pengangguran maka hari ini saya
    resmi gantung ijazah dan ingin fokus menjadi pengangguran,” terusnya.

    Unggahan tersebut menuai berbagi komentar dari warganet.

    “Biarkan orang politik haus ke kuasaan men. Tapi kita jangan berhenti
    berkaya. Berusaha demi keluarga dan orang yang kita cinta. Karna mimpi
    diwujudkan dengan kerja keras. Dan dalam hidup kita tidak bisa
    bergantung pada sesuatu maupun itu pemerintah negara. Semua di mulai
    dari diri anda masing masing, mari semangat semua,” tulis akun
    @pawhydrus.

    “Itu mah bukan digaji dikasi uang tapi pelatihan, makanya nyimak kalau orang cakap,” kata akun @awensyah123.

    “Di kasih kesehatan Bertahun tahun kuliah Hanya buat video begini Doang ? Fix Pemalas,” komen akun @wahyusaputraajee.

    “Contoh orang yang mau enaknya aja nggak mau usaha. Pengangguran kok bangga, kasian orang tua yang udah biayain sekolah mending ijazahnya buat bungkus gorengan gih,” ujar akun @hikskih. (TN/KI)

  • RUU Perkelapasawitan Dinilai Minim Urgensi dan Sarat Masalah

    JAKARTA, KABAR.ID- Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkelapasawitan sangat minim urgensi dan sarat masalah. Ironisnya, mayoritas anggota DPR menunjukkan sikap setuju untuk mengesahkan RUU ini dan menempatkannya dalam prioritas legislasi nasional (Prolegnas).

    Demikian disampaikan koalisi #Vote4Forest dalam Diskusi Publik “Kajian Rekam Jejak Anggota DPR Dalam Proses Legislasi Rancangan Undang-Undang Terkait Isu Lingkungan dengan studi kasus RUU Perkelapasawitan” hari ini (10/4) di Jakarta.

    “Hasil kajian tersebut juga menunjukkan 93 persen anggota Badan Legislasi DPR periode 2014-2019 yang terlibat aktif dalam pembahasan RUU Perkelapasawitan akan kembali mencalonkan diri sebagai wakil rakyat pada Pemilu 2019, sehingga penting bagi publik untuk mengetahui bagaimana rekam jejak serta kecenderungan sikap wakilnya dalam proses legislasi kebijakan lingkungan hidup,” kata Teguh Surya, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan.

    #Vote4Forest adalah inisiatif kolaborasi dari Yayasan Madani Berkelanjutan, WikiDPR dan Change.org Indonesia untuk memberikan informasi publik terkait rekam jejak anggota DPR pada isu lingkungan jelang Pemilu 2019.

    “Kukuhnya pendirian wakil rakyat dalam upaya mengesahkan RUU ini tidak terlepas dari indikasi eratnya hubungan pejabat teras partai baik secara kepemilikan ataupun relasi industri di sektor kelapa sawit ini,” tambah Teguh. “Meski menuai polemik dan perdebatan serta mendapat penolakan dari pemerintah sebanyak dua kali, DPR tetap kukuh untuk membahas RUU Perkelapasawitan. Bahkan dalam Prolegnas 2019 RUU ini kembali masuk dengan dalih untuk melindungi kepentingan nasional.”

    Dalam catatan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), selama tahun 2017 tercatat 111 peristiwa dengan 115 kasus konflik di areal perkebunan kelapa sawit. Kelapa sawit menjadi salah satu komoditas penyumbang devisa negara, namun kelapa sawit juga turut mendorong pergerakan uang atau modal ilegal dari satu negara ke negara lain (illicit financial flows), pengemplangan pajak dan ledakan konflik lahan.

    Laporan Konsorsium Pembaruan Agraria juga menjelaskan bahwa pangkal masalah tingginya konflik di sektor kelapa sawit adalah ketimpangan kepemilikan lahan antara petani kecil dengan korporasi swasta besar.

    “Kajian Rekam Jejak Anggota DPR Dalam Proses Legislasi ini dilakukan terhadap anggota DPR RI di Badan Legislasi (Baleg) Periode 2014-2019 dan terlibat aktif dalam pembahasan RUU Perkelapasawitan. Hasil kajian menunjukkan bahwa dari 30 anggota DPR RI yang terlibat aktif dalam pembahasan RUU Perkelapasawitan, sebanyak 28 anggota akan kembali mencalonkan diri dalam Pileg 2019. Dan sebanyak 13 dari 28 anggota Baleg berasal dari Dapil yang di dalamnya terdapat korporasi besar sawit yang berkonflik dengan frekuensi beragam,” ungkap Adrian Putra dari WikiDPR.org melalui keterangan tertulisnya yang diterima Kabar.id (10/4/2019).

    Sikap anggota Baleg DPR RI terhadap RUU Perkelapasawitan tidak sepenuhnya ditentukan oleh ada atau tidaknya korporasi besar sawit dan konfliknya di Dapil mereka. Namun juga dipengaruhi oleh partai politik pengusungnya dan kaitan pendanaan partai politik dari korporasi besar sawit maupun patron client yang dimiliki anggota Baleg ini. 53 % anggota Baleg terindikasi mendukung RUU Perkelapasawitan ini segera disahkan, 36 % bersikap netral atau tidak menunjukkan keberpihakan dan 11 % menolak RUU Perkelapasawitan ini terus dibahas.
       
    Jika ditelusuri relasi dan kepemilikan bisnis sawit dalam struktur partai politik yang terlibat dalam RUU Perkelapasawitan, setidaknya ada 6 partai dengan pejabat teras teridentifikasi memiliki  hubungan bisnis  sawit. Dan 4 fraksi yang memiliki kecenderungan mendukung disahkannya RUU Perkelapasawitan, yaitu Fraksi Golkar, PDIP, Nasdem dan Hanura, beberapa pejabat teras partai tersebut memiliki ataupun dekat dengan industri sawit.

    “Kedekatan politis tersebut akan mendorong terakomodasinya kepentingan bisnis tersebut dalam regulasi yang diproduksi di lembaga legislatif, termasuk RUU Perkelapasawitan ini. Bahkan Fraksi Golkar dan PDIP merupakan pengusul RUU Perkelapasawitan,” tambah Adrian.

    Desmarita Murni dari Change.org Indonesia menambahkan, “Dengan adanya kajian Vote4Forest ini kami berharap para pemilih mendapatkan informasi tentang rekam jejak wakilnya di DPR, sehingga dapat menentukan pilihan calon wakil rakyat yang tepat untuk menyuarakan aspirasinya.” (Wan)

  • Peran Generasi Millenial Dalam Menyikapi Tahun Politik 2019

    Oleh : Marwan Azis*

    Generasi milenial atau sering disebut generasi Y adalah sekelompok
    orang yang lahir setelah generasi X, terlahir pada kisaran tahun
    1980-2000-an. Menurut Tapscott (2009), ada tiga pembagian generasi,
    yakni generasi X (1965-1976), generasi Y (1977-1997), dan generasi Z
    (1998-sekarang). Artinya, generasi milenial berumur antara 17-37 tahun.
    Generasi ini sangat berbeda dari generasi sebelumnya, terutama dalam
    penguasaan teknologi.

    Mereka lebih akrab dengan dunia maya, khususnya penggunaan media
    sosial. Generasi milenial memiliki cirri khas tersendiri, ia terlahir
    ketika era di mana sudah ada televisi berwarna, telepon seluler dan
    internet. Sehingga generasi ini mahir dalam memanfaatkan teknologi
    modern.

    Berdasarkan data tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia yang mencapai
    255 juta jiwa, sebanyak 81 juta di antaranya masuk kategori generasi
    milenial. Dalam penguasaan media sosial, generasi milenial lebih
    mendominasi ketimbang generasi X. Di sejumlah negara Generasi Milenial
    bergerak di ranah politik, mereka turun ke jalan merespon berbagai
    kondisi politik dan social di negara masing-masing.

    Kaum milenial bukan generasi yang malu-malu, bukan penurut, dan tak
    punya sikap. Dalam politik, generasi milenial sudah punya sikap yang
    tegas, dan tak sungkan menyuarakan sikap politik mereka. Ini terjadi di
    Amerika Serikat, Hong Kong,dan juga Indonesia.

    Gerakan politik kaum milenial jadi fenomena global, termasuk terjadi
    di Hong Kong. Adalah Nathan Law yang sudah menyuarakan sikap politiknya
    sejak usia 15 tahun. Aksi prodemokrasi yang dilakukannya pada 2014
    sempat melumpuhkan pusat bisnis di Hong Kong. Berkat aksi itu, generasi
    muda di Hong Kong berhasil mendapatkan perhatian. Nathan Law pun
    akhirnya bisa menjadi seorang anggota parlemen.

    Pada Desember 2015,
    Nathan Law menjadi pemberitaan karena memimpin pelajar dalam melakukan
    aksi prodemokrasi di Hong Kong. Ia secara resmi terpilih menjadi anggota
    parlemen pada 4 September 2016. Di usianya yang masih 23 tahun, ia
    membuat kejutan dengan mengantongi 50 ribu suara yang mengantarkannya
    menjadi anggota parlemen termuda di Hong Kong.

    Generasi milenial memiliki sikap politik yang dinamis dan peduli.
    Dalam hal ini, kebanyakan sikap politik mereka cenderung berbanding
    terbalik dengan generasi sebelumnya. Meskipun tidak menutup kenyataan
    bahwa masih menyisakan konservatisme. Derek Thompson kontributor untuk The Atlantis seperti dikutip Tirto.id menulis,
    bahwa para generasi milenial, memiliki pandangan politik yang liberal,
    bahkan berpihak di sayap kiri dan menyerempet dengan aliran sosialis.
    Ini yang kemudian turut juga mendorong sikap politik mereka untuk lebih
    terlibat merealisasikan pandangan politiknya atau memilih orang yang
    mendekati dengan pandang mereka.

    Di Indonesia, gerakan serupa juga ada. Teman Ahok adalah salah
    satunya. Gerakan yang diinisiasi oleh kaum muda ini semula diniatkan
    untuk mendorong Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok maju sebagai calon
    gubernur DKI Jakarta melalui jalur independen. Gerakan ini dimaksudkan
    menciptakan pemimpin yang tidak punya utang budi kepada partai politik,
    sehingga nantinya diharapkan bisa memimpin dengan lebih jernih dan
    transparan, tanpa perlu beban membayar utang budi.

    Teman Ahok berhasil mengumpulkan 1 juta KTP sehingga memenuhi syarat
    untuk mengantarkan Ahok bisa maju sebagai calon independen di Pilgub DKI
    2017. Sayangnya, upaya Teman Ahok ini tidak berujung bahagia karena
    Ahok tetap memilih jalur parpol. Meski demikian, gerakan mereka
    merepresentasikan bagaimana kaum milenial mau bersuara, bersikap, dan
    berjuang. Soal hasil, para milenial ini masih harus belajar dari para
    pendahulunya.

    1.Karakter Generasi Milenial

    Dalam perhelatan politik, terutama pilkada serentak 2018 dan pemilu 2019, generasi milenial merupakan pemilih potensial (voter)
    yang sangat berpotensi sebagai agen perubahan. Generasi milenial kelak
    menjadi calon penerima estafet kepemimpinan bangsa. Terhadap kehidupan
    politik, generasi milenial mempunyai karakter.

    Pertama, mereka lebih melek teknologi tetapi cenderung
    apolitis terhadap politik. Mereka tidak loyal kepada partai, sulit
    tunduk dan patuh instruksi. Generasi milenial cenderung tidak mudah
    percaya pada elite politik, terutama yang terjerat korupsi dan
    mempermainkan isu negatif di media sosial.

    Kedua, generasi milenial cenderung berubah-ubah dalam
    memberikan hak politiknya. Mereka cenderung lebih rasional, menyukai
    perubahan dan antikemapanan. Mereka cenderung menyalurkan hak politik
    kepada partai yang menyentuh kepentingan dan aspirasi mereka sebagai
    generasi muda.

    2.Peran Generasi Milenial

    Menurut Alexis de Toqcueville (2013), di negara demokrasi, setiap
    generasi adalah manusia baru. Generasi baru ini pun mengisi kekosongan
    gerakan politik Indonesia pasca-Orde Baru. Generasi milenial adalah
    satu-satunya generasi yang disebut “digital native”, lahir dan tumbuh
    berbarengan dengan berkembangnya teknologi.

    Generasi ini lebih berpendidikan, terbuka pada perubahan terutama
    pada perubahan iklim, hingga kebijakan pelayanan kesehatan. Mereka
    menggunakan media sosial dan internet untuk berkomunikasi yang selangkah
    lebih maju dari generasi sebelumnya. Mereka kelak akan melanjutkan
    kepemimpinan bangsa ini karena mereka harus mempersiapkan diri, partai
    politik juga harus mengandeng mereka, supaya mereka punya pengalaman
    dalam dunia politik.

    Perkembangan iptek yang semakin meningkat seiring membawa pada arah
    pergerakan waktu yang mulai menggerus dari generasi ke generasi.
    Perubahan pada generasi yang lebih menyukai modernitas ini tentunya
    memiliki ruang tersendiri untuk menempatkan posisi mereka baik di bidang
    sosial, ekonomi, dan politik saat ini. Generasi Z mulai tergantikan
    dengan keberadaan generasi milenial.

    Berdasarkan pencatatan KPU, hasil rekapitulasi data pemilih potensial
    dengan rentang usia 17-25 tahun kurang lebih mencapai 42 juta.

    Dengan jumlah yang luar biasa ini tak heran jika, beberapa partai
    mulai melirik kalangan muda dengan berbagai program pendidikan politik.

    Diproyeksi generasi milenial akan memiliki pengaruh besar terhadap
    hasil Pemilu Presiden 2019. Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia,
    Hanta Yuda AR, dalam artikel berjudul Membaca Arah Pemilih Milenial,
    menyatakan Pemilu 2019 akan diikuti oleh sekitar 40 persen pemilih usia
    17 hingga 35 tahun (milenial).

    Jumlah tersebut membuat generasi milenial menjadi “lahan” suara yang
    menggiurkan dalam pertaruhan politik, dan berkemungkinan menjadi penentu
    siapa yang bakal memenangi RI 1. Ini kemudian membuat peserta politik
    berlomba untuk meraih semaksimal mungkin suara generasi ini.

    Kendati begitu, meraup suara milenial bukanlah hal yang mudah. Sebab,
    generasi milenial melek teknologi informasi, media sosial, internet,
    serta memiliki latar belakang pendidikan cukup baik.

    Hal ini menjadikan generasi milenial sebagai kekuatan politik yang
    sangat berbeda dari kelompok politik dengan ideologi mapan dan
    kepentingan tertentu. Meminjam istilah Hanta Yuda, mereka dikategorikan
    sebagai pemilih galau.

    Barang siapa berhasil menguasai preferensi politik anak muda hari ini
    berpeluang besar memenangkan pemilu nanti. Kemunculan generasi muda
    atau generasi dengan usia produktif sebagai kekuatan politik melebihi
    analisis bahwa kekuatan politik Indonesia terdiri dari: rezim yang
    sedang berkuasa, militer, dan kelompok Islamis.

    Setidak ada empat faktor untuk membaca arah politik pemilih milenial:

    1. Potensi partisipasi politik dan kemantapan pilihan,
    2. Sensitivitas pada isu sosial/kebijakan,
    3. Preferensi terhadap kandidat dan pilihan politik dalam pemilu, seperti karakter kandidat yang disukai.
    4. Soal bisakah calon nanti memenuhi dan mengerti kebutuhan dan pola
      pikir pemilih, terutama kelompok milenial. Lebih lanjut, kebutuhan
      tersebut di antaranya adalah lapangan pekerjaan dan wadah kreativitas
      bagi milenial.

    Tak bisa dihindari bahwa media sosial sudah menjadi media utama
    infomasi kaum milenial. Oleh karena itu, kehadiran milenial yang menjadi
    pemicu keikutsertaan permasalahan ini perlu dibina dengan tidak
    menjejali informasi yang tak bermutu demi kepentingan. Kehadiran kaum
    milenial harus mendapatkan rangkulan penuh dari pemerintah. Sebagai
    generasi penerus bangsa yang akan membawa perubahan pola pikir negara
    nanti, tentunya pemerintah harus menerapkan budaya literasi kepada kaum
    milenial.

    Catatan Saran Buat Generasi Milenial Dalam Menyikapi Memomentum Politik 2019 :

    1) Generasi Milenial harus memanfaatkan momentum politik 2019 baik
    pada pemilihan legislatif maupun presiden dan wakil presiden. Saatnya
    kalian memanfaatkan momen tersebut dengan terlibat aktif dalam momentum
    tersebut, apalagi tak sedikit generasi milenial yang mencalon diri di
    pileg 2019 baik ditingkat DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi hingga
    DPR-RI. Karena peran kalian akan menentukan arah dan keberlanjutan
    bangsa ini.

    2) Generasi Milenial yang bergantung pada internet harus bijak untuk
    memilah informasi tersebut agar suara mereka tersalurkan secara tepat.

    3) Generasi Milenial juga sebaiknya pandai-pandai menyaring informasi
    yang banyak berserakan di internet, bisa memilah mana yang fakta dan
    mana hoax, kalian bisa memanfaatkan platform https://cekfakta.com/ yang diinisiasi sejumlah pengelola media online di Indonesia yang juga didukung oleh Google.

    4) Generasi Milenial, sebelum menuntukan pilihan, sebaiknya pelajari
    jejak rekam calon baik di pileg maupun pada pilpres 2019 mendatang, agar
    tidak salah memilih.

    Terimakasih. ***

    Penulis adalah Pemerhati Politik serta alumnus HMI yang berdomisili di Jakarta.

  • Indonesia Diminta Berperan Lebih Strategis Hentikan Diskriminasi Terhadap Uighur di China


    Aksi solidaritas terhadap nasib Muslim Uighur di China.
    JAKARTA, KABAR.ID-
    Diberitakan sekitar 1 juta suku Uighur yang merupakan warga Xinjiang, Tiongkok
    yang beragama Islam, mendapat perlakuan diskriminatif dan persekusif. Mereka
    dilarang menjalankan perintah agama seperti soal makan babi, mengenakan hijab,
    dst. Bagi mereka yang melanggar ditempatkan di sebuah kamp khusus, yang menurut
    pengakuan salah seorang warga Uighur, lebih tepat disebut sebagai penjara.
    Sukamta,
    anggota Komisi I DPR RI, saat Rapat Paripurna DPR, Kamis (13/12) di Jakarta
    menyatakan Indonesia sangat menghormati kedaulatan dan kesatuan wilayah
    Tiongkok sebagai negara. Namun Indonesia mengharapkan keyakinan dan budaya
    warga muslim yang merupakan hak asasi dasar dihormati dan dijamin
    pelaksanaannya secara penuh di sana.
    “Untuk itu,
    sebagai negeri Muslim terbesar yang memiliki hubungan bilateral yang baik
    dengan Tiongkok, kita harapkan Indonesia dapat berperan lebih strategis
    menyetop diskriminasi, intimidasi dan persekusi yang dialami oleh warga Uighur.
    Hak untuk memeluk dan menjalankan ajaran agama merupakan hak asasi manusia.
    Tidak boleh ada pelanggaran HAM di manapun, termasuk di Tiongkok. Tindakan ini
    jelas bertentangan dengan salah satu falsafah Konfusianisme, yaitu ‘REN’ yang
    mengajarkan untuk saling hormat terhadap sesama.”katanya dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kabar.id.
    Sekretaris
    Fraksi PKS sekaligus Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar
    Negeri (BPPLN DPP PKS) ini menambahkan bahwa seharusnya dalih pemberantasan
    ekstremisme tidak boleh dilakukan untuk melarang warga Uighur menjalankan
    ajaran agamanya.
    Diskriminasi
    tetap diskriminasi, dan tidak boleh terjadi. Ekstremisme itu soal lain.
    Penempatan warga Uighur di kamp khusus jadi mengingatkan kita terhadap
    Holocaust. Untuk mencegah hal ini ke arah sana, dan kita sama sekali tidak
    berharap, maka perlakuan kamp khusus ini harus dihentikan. Kebebasan beragama
    dan hak tanpa diskriminasi ini dijamin oleh Deklarasi HAM PBB.
    “Karena
    itu, kami mendesak pemerintah RI untuk meningkatkan diplomasi kepada pemerintah
    RRC terkait yang dialami warga Uighur ini. Juga menghimpun dukungan dari
    negara-negara lain khususnya negeri Muslim. Ini saatnya-negeri muslim yang lain
    di dunia bersatu untuk menolong dan menyelamatkan saudara-saudara sesama Muslim
    yang merupakan warga minoritas di negaranya masing-masing,     baik Uighur,
    Rohingya, Palestina,” ujar wakil rakyat dari Dapil Daerah Istimewa
    Yogyakarta ini. (WAN)

  • KASAD Baru Terpilih, Komisi I : Amanah yang Tidak Mudah

    JAKARTA, KABAR.ID- Sukamta,
    anggota Komisi I DPR RI menyatakan, selamat atas
    terpilihnya KASAD Andika Perkasa. Ini amanah yang tidak mudah. 
    “Apalagi di tahun
    politik. TNI AD diharapkan netral dari kepentingan politik. Profesionalitas dan
    kesetiaan kepada kedaulatan NKRI menjadi taruhan dalam hal ini,” kata Sekretaris
    Fraksi PKS ini mengingatkan bahwa TNI ada bersama rakyat, dari rakyat dan untuk
    rakyat. 
    Prajurit TNI AD harus bisa mengayomi rakyatnya di darat. Kita harus
    menjiwai bagaimana dahulu perjuangan mempertahankan kemerdekaan dilakukan oleh
    prajurit dan rakyat secara bahu-membahu. 
    Pasukan gerilya yang membantu Jenderal
    Soedirman dulu juga terdiri dari tentara dan rakyat. Kita tunjukkan bahwa
    kebersamaan seperti ini bisa terus terwujud kapan pun dan dalam kondisi apa pun
    juga.
    “Tantangan
    Indonesia ke depannya semakin berat, termasuk juga tantangan di darat. Kalau
    TNI AD solid bersama AU dan AL, juga selalu bersama-sama rakyat, maka
    tantangan-tantangan itu insyaa Allah bisa kita hadapi. Sekali lagi selamat kepada
    KASAD Andika Perkasa, semoga bisa mengemban amanah ini dengan
    sebaik-baiknya,” harap Wakil Rakyat dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta
    ini. (Wan)

  • Ketua Komisi 1 DPR Kutuk Para Pembunuh Pekerja Yang Membangun Papua

    JAKARTA, KABAR.ID- Diberitakan sejumlah media bahwa pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekitar pukul 15.30 Wit  diperoleh informasi telah terjadi pembunuhan di Kali Yigi dan Kali Aurak Distrik Yall Kabupaten Nduga terhadap 31 orang tukang yang dilakukan oleh kelompok Gerakan Separatis Bersenjata/GSB Para korban meninggal 31 orang tersebut merupakan pekerja jembatan Kali Yigi dan Kali Aurak Distrik Yigi Kabupaten Nduga yang sedang mengerjakan pembangunan di Papua.


    Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari mengaku prihatin dan mengutuk tindakan GSB terhadap pekerjaan yang tidak bersalah dan meminta agar TNI/Polri bisa memberikan perlindungan kepada pekerja yang sedang membangun tanah Papua.

    “Saya sebagai Ketua Komisi 1 DPR RI  menyatakan bela sungkawa kepada semua  keluarga pekerjaan yang dibunuh secara keji,  saya  meminta penegakan hukum dan kalau perlu terjunkan TNI jika dibutuhkan dan mendesak, jangan ada sejengkalpun tanah Indonesia yang dibawah kendali Gerakan Separatisme dan melakukan kekejian terhadap rakyat Indonesia” katanya dalam keterangan tertulinya yang diterima Kabar.id.

    Menurut anggota DPR dari Fraksi PKS ini, TNI dan BIN tentu sudah mempunyai data dan infomasi intelijen tetkait kasus tersebut sehingga kita yakin dapat menganalisis situasi dan kondisi di lapangan untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan lain yang diperlukan. Tentu dengan kerjasama dan koordinasi dengan Kepolisian.

    “Ini bukan lagi soal kelompok kriminal, ini menciderai kedaulatan NKRI, setiap jengkal tanah Republik ini harus aman dari setiap rongrongan kelompok macam ini,” tegas Kharis.

    Anggota DPR asal Solo ini juga menyatakan bahwa keberingasan Gerakan Separatis ini juga harusnya membuka mata dunia agar proporsional melihat masalah di Papua.

    “bagaimana rakyat sipil tidak bersenjata, yang jelas mereka bekerja untuk membangun bumi Papua, dunia internasional juga harus membuka mata dan melihat persoalan di Papua ini dengan lebih obyektif. Dengan kejadian ini kita harap peran diplomasi terkait masalah Papua juga penting untuk lebih ditingkatkan. NKRI dan seluruh tanah air dari ujung timur sampai barat adalah wilayah kedaulatan yang wajib di hormati semua negara. Jangan sampai ada intervensi dalam masalah dalam negeri Indonesia,” pungkas Kharis. (Wan)

  • Di Forum Internasional, DPR Dorong Perlindungan HAM Pekerja Migran

    RABAT, KABAR.ID- Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi’ Munawar menghadiri Pertemuan Parlemen Sedunia dalam rangka Pengesahan _Global Compact on Migration_ (GCM) pada 6-7 Desember 2018 di Rabat, Maroko.

    Pertemuan ini digagas oleh Inter-Parliamentary Union (IPU) bekerja sama dengan Parlemen Kerajaan Maroko. GCM sendiri merupakan instrumen internasional terbaru yang akan menjadi acuan bagi negara-negara di dunia dalam memperbaiki manajemen migrasi, baik di tingkat nasional, regional, maupun global. Rencananya, GCM akan disahkan pada 10-11 Desember mendatang di Marakesh.

    “Indonesia memiliki kepentingan yang luar biasa besar dalam negosiasi GCM, terutama terkait pemenuhan hak-hak pekerja migran. Sampai saat ini, permasalahan yang banyak dihadapi oleh pekerja migran kita adalah pelanggaran HAM, bukan hanya dalam konteks kekerasan fisik, tetapi banyak yang diperlakukan secara tidak adil. Itulah mengapa DPR RI dalam forum-forum antarparlemen selalu menyuarakan pentingnya kontrak kerja yang sah, adil, dan berimbang, baik bagi pekerja profesional maupun pekerja domestik,” Rofi’ menjelaskan.

    Rofi menambahkan, Jangan sampai pekerja Indonesia menerima upah yang tidak layak, ataupun diberhentikan dari pekerjaannya tanpa ada konsekuensi yang jelas.

    Dalam intervensinya, Rofi menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia telah memberikan berbagai masukan selama proses negosiasi GCM, antara lain mengenai pentingnya mencegah kriminalisasi terhadap pekerja migran ilegal (undocumented migrant workers).

    “Memang banyak pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pekerja migran asal Indonesia. Ini yang harus kita perbaiki. Tetapi, pemberi kerja yang memanfaatkan pekerja migran ilegal, juga harus ditindak,” Rofi menambahkan.

    Tantangan terbesar bagi Indonesia adalah mendorong seluruh negara, baik yang menjadi negara asal, negara transit, maupun negara tujuan pekerja migran, untuk mengadopsi kebijakan yang sama, seperti yang diatur dalam GCM.

    “Instrumen ini harus diadopsi secara universal. Kalau tidak, maka implementasinya tidak akan efektif,” tutup Rofi’.

    Sebagaimana diketahui, sejak Tahun 2017 DPR-RI secara resmi telah menelurkan UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk menggantikan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia DI Luar Negeri. (

  • Ketua Komisi I DPR Kutuk Serangan Tentara Israel ke Gaza

    JAKARTA, KABAR.ID- Ketua
    Komisi 1 DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, mengutuk keras serangan tentara
    Israel terhadap warga Palestina di Gaza yang telah menewaskan 7 orang lebih dan
    meluluhlantakkan bangunan media dan warga sipil.
    “Kebiadaban
    dan apalagi kata yang tepat buat negara zionis yang membantai warga sipil di
    Gaza, mereka di blokade sejak 2006 hingga sekarang terus di serang dan di bom,
    terkutuklah Israel dan pendukungnya,” ujar Kharis, dalam keterangan
    tertulisnya yang diterima Kabar.id.
    Kharis
    menyampaikan duka cita mendalam dan solidaritas penuh kepada korban serta
    keluarga korban akibat aksi serangan tentara Israel.
    Anggota
    DPR RI asal Fraksi PKS  ini mengingatkan
    bahwa ada amanah Konstitusi dalam kaitan Paletina yang hingga kini belum juga
    bebas dari teror Israel.
    “Dalam
    Pembukaan UUD 45 jelas sekali amanat Konstitusi kita menyatakan dan menegaskan
    bahwa Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan diatas dunia harus
    dihapuskan, karena itu soal Palestina bukan sekedar isu agama, tapi Indonesia
    melihatnya sebagai isu Kemerdekaan, Kemerdekaan Palestina,” ungkap pria
    asal Solo, Jawa Tengah itu.
    Lebih
    lanjut, ia meminta agar Indonesia mendorong Dewan Keamanan PBB untuk segera
    menggelar rapat darurat dan membentuk tim independen serta melaporkan hasilnya
    kepada dunia atas kejadian di Gaza.
    “Israel
    memiliki tanggung jawab di bawah hukum Hak Asasi Manusia dan kemanusiaan
    internasional untuk melindungi warga sipil, karena itu PBB harus mengusut
    hingga tuntas dan jangan biarkan pelanggaran HAM didepan mata rakyat dunia
    terjadi di Gaza, Palestina,” katanya.
    Kkharis
    juga meminta langkah kongkret Kementerian Luar Negeri  dimana Indonesia  sebagai Anggota Dewan Keamanan PBB bisa
    segera mengusulkan untuk mengutuk penggunaan kekuatan Israel terhadap warga
    Palestina, terutama di Jalur Gaza, dan menyebarkan pasukan internasional untuk
    melindungi masyarakat sipil.
    “Sebuah
    rancangan resolusi bisa Indonesia ajukan di Dewan Keamanan PBB, juga menuntut
    agar Israel segera menghentikan pembalasan militernya, hukuman kolektif, dan
    penggunaan kekuatan yang melanggar hukum terhadap warga sipil, termasuk di
    Jalur Gaza.”tegasnya (Wan)

  • Warga Amerika Antusias Ikuti Pemilu Paruh Waktu

    Pemilu Amerika Serikat . Foto : AP Photo/Rick Bowmer

    NEW YORK, KABAR.ID- Di tengah hujan yang terus
    mengguyur, para warga New York memberikan suara mereka pada Selasa
    (6/11) dalam pemilihan menentukan yang pertama sejak 2016 di seluruh
    negeri.

    Semangat untuk mendatangani tempat pemungutan suara (TPS)
    seperti itu jarang terlihat dalam penyelenggaraan pemilu paruh waktu
    tahun-tahun sebelumnya.

    Dengan memegang payung atau menembus
    hujan begitu saja, beberapa di antaranya bahkan menggunakan kursi roda,
    para warga terus mengalir memasuki Sekolah Umum (PS) 154, yang berada di
    Harlem, Manhattan bagian utara.

    PS 154 adalah salah satu dari 1.200 tempat pemungutan suara yang disediakan di seluruh negeri.

    “Kali
    ini banyak sekali warga yang datang (ke TPS, red),” kata Komisioner
    Pemilihan Dewan Kota New York Frederic M. Umane, ketika datang memantau
    pada pukul 10.00 waktu setempat, empat jam setelah pemungutan suara
    resmi dibuka.

    “(Keadaan) ini hampir sama dengan apa yang biasa kita lihat saat pemilihan presiden,” katanya.

    Umane berharap para warga yang menunggu dalam antrean panjang di berbagai lokasi mau bersabar untuk menjalani proses tersebut.

    “Kalau
    saya tidak memasukkan pilihan saya, nanti saya tidak punya suara di
    masa depan untuk anak-anak saya, anak-anak Anda dan anak-anak semua
    orang,” kata Barbara White, mantan petugas medis berusia 74 tahun. “Kita
    semua harus melakukannya agar dunia menjadi lebih baik.” Para pemilih
    di seluruh 50 negara bagian Amerika Serikat menjalankan hak mereka pada
    Selasa pada pemilihan paruh waktu 2018.

    Pemilu tersebut akan
    berdampak besar pada politik AS untuk dua tahun ke depan. Pemilihan pada
    Selasa akan menentukan partai mana yang akan mengendalikan Senat serta
    Dewan Perwakilan Rakyat AS, juga menentukan para tokoh yang akan menjadi
    pejabat di tingkat negara bagian dan kota.

    Kate Shein, 30,
    menyebut dirinya sebagai pemilih independen. Ia memberikan suara bagi
    siapa pun yang bisa lebih baik melindungi hak-hak sipil dan kesehatan
    reproduksi perempuan. Aspek-aspek itu adalah dua masalah paling penting
    baginya.

    Joanna Dawe, pengawas pemilihan distrik pada Central
    Family Life Center, yaitu TPS di Staten Island Kota New York, mengatakan
    kepada Xinhua bahwa pada pemilihan kali ini lebih banyak warga yang
    datang dibandingkan pemilu paruh waktu empat tahun lalu.

    Aliran
    kedatangan warga di TPS biasanya mencapai puncaknya setelah jam kerja,
    dari pukul 18.00 hingga 21.00, menurut petugas pemilihan berpengalaman.

    Ketika
    ditemui diluar TPS tersebut, seorang warga bernama Frederick Maley, 65,
    memegang sebuah poster bertuliskan nama-nama kandidat dan mengimbau
    para pemilih untuk memberikan suara mereka.

    “Saya memberikan suara setiap pemilihan. Itu hak istimewa,” katanya.

    Ia
    menambahkan bahwa jaminan sosial, bantuan medis dan layanan kesehatan
    bagi masyarakat Amerika kalangan menengah dan pekerja menjadi
    kekhawatiran utama yang membuatnya menentukan siapa yang ia pilih.

    Pendapat
    Maley itu sama dengan yang dipikirkan Fiona Lin, seorang guru Bahasa
    Inggris berusia 46 tahun. Fiona mengatakan penting untuk memastikan
    bahwa anak-anak, orang dewasa dan manula, serta khususnya kaum
    pendatang, bisa mendapatkan layanan kesehatan yang bagus.

    Warga
    bernama Paul Allen, 74, mengatakan ia selalu mengikuti pemungutan suara.
    “Bahkan ketika dulu suatu waktu saya sedang berada di rumah sakit.” Ia
    datang ke TPS dengan harapan ada penanganan yang lebih baik atas masalah
    imigrasi.

    Allen, yang dulu bekerja sebagai pengantar surat, mengaku di Amerika 40 tahun lalu dengan “menggunakan perahu”.

    Semangat
    para pemilih pada pemilu paruh waktu kali ini terlihat tinggi di
    seluruh negeri. Para warga yang memiliki hak pilih berdatangan ke
    TPS-TPS di berbagai wilayah Amerika Serikat pada Selasa.

    Menurut
    jajak pendapat baru-baru ini yang diselenggarkan oleh TargetSmart,
    penyedia data arsip pemilih AS, lebih dari 35 juta suara sudah terkumpul
    pada jam-jam awal pemungutan suara. Jumlah itu merupakan rekor untuk
    pemilihan paruh waktu.(Xinhua/OANA/Ant)

  • Yusril Jadi Pengacara Pasangan Jokowi-Maruf, Jokowi : Bagus, Alhamdulillah

    Yusril Ihza Mahendra

    JAKARTA, KABAR.ID- Presiden Joko Widodo bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah setelah
    pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, setuju untuk menjadi
    pengacara pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada Pemilu
    2019.

    “Bagus, Alhamdulillah,” kata Joko Widodo (Jokowi) di Depo MRT Lebak Bulus, Jakarta, Selasa.

    Sebelumnya,
    Yusril menyatakan kesediaannya menjadi pengacara atau lawyer bagi
    pasangan nomor urut 01 itu setelah bertemu dengan Ketua Tim Kampanye
    Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Erick Thohir.

    Jokowi sendiri
    menyambut baik kesediaan Yusril yang disebutnya memiliki pengalaman dan
    profesionalitas yang tak bisa diragukan lagi.

    Ia mengatakan, keinginan untuk menggandeng Yusril datang dari dirinya dan juga Erick Tohir.

    “Kita yang minta, Pak Erick yang minta,” katanya.

    Menurut mantan gubernur DKI itu, pemilihan sosok Yusril didasarkan pada profesionalitasnya di bidang hukum dan tata negara.

    “Kita tahu profesionalitasnya Pak Yusril Ihza,” katanya.

    Jokowi mengaku tak pernah merasa berseberangan dengan Yusril Ihza yang pernah menjadi pengacara HTI beberapa waktu lalu.

    “Nggak pernah, beliau dimana-mana profesional,” katanya.(Ant/KID)