Kabar Jakarta

Blog

  • Presiden Jokowi Ajak Semua Bekerja Keras Lewati Masa Pandemi Covid-19

    JAKARTA, KABAR,ID- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak semua untuk terus bersemangat, bekerja keras agar kita bisa melewati masa pandemi Covid-19 ini.
    “Pemerintah terus berusaha menurunkan agar yang terpapar itu semakin sedikit, semakin sedikit. Tapi juga itu hal yang tidak mudah karena barangnya aja enggak kelihatan, yang namanya Covid-19 itu barangnya enggak kelihatan,” tutur Presiden pada acara pemberian bantuan modal kerja pada hari Rabu (19/8) di Halaman Tengah Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta.
    Oleh sebab itu, Presiden mengajak semua untuk terus tetap pakai masker, menjaga jarak, kemudian setelah kegiatan selalu cuci tangan.
    “Saya kira memang itu cara menghindarinya dan tidak berada di tempat kerumunan yang saling berdesakan, saya kira itu cara yang harus kita lakukan,” jelas Presiden.
    Vaksin Covid-19
    Sementara itu, Presiden juga menyampaikan bahwa untuk vaksin saat ini proses vaksinnya juga baru diuji yang memasuki uji klinis yang ketiga dan telah dicobakan kepada para relawan.
    “Kita harapkan nanti kalau sudah syukur nanti doa Bapak-ibu semuanya bisa maju, tidak Januari tapi maju lebih cepat ya itu alhamdulillah kita syukuri,” jelas Presiden seperti dikutip dari laman Setkab.
    Sebagai informasi dalam acara pemberian bantuan disampaikan kepada 71 pedagang. Semua pedagang merasakan kegembiraan dengan pemberian bantuan modal kerja sebagai disampaikan oleh Wiwi, yang berprofesi sebagai pedagang kelontong rumahan yang merasakan imbas dari pandemi Covid-19.
    “Setelah Covid, omsetnya langsung drastis. Saya cuma sehari itu bisa dapat uang Rp100.000 aja sudah bersyukur, Pak. Minim banget, gitu. Kebetulan saya punya 4 orang anak. Anak saya SD, SMP, SMA dan kuliah. Itu sekarang sangat sulit, suami saya pun kerja harian bukan pegawai,” cerita Wiwi kepada Presiden.
    Dalam agenda tersebut, Presiden turut didampingi oleh Mensesneg Pratikno dan MenkopUKM Teten Masduki. (Wan)

  • Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Modal Kerja Kepada UMKM

    JAKARTA, KABAR.ID- Presiden Joko Widodo kembali menyerahkan secara langsung bantuan modal kerja bagi para pelaku usaha mikro dan kecil  (UMKM) yang berasal dari sejumlah wilayah di DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu. 
    Penyerahan bantuan tersebut berlangsung di halaman tengah Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 19 Agustus 2020.
    Presiden mengatakan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan mulai menyerahkan bantuan modal kerja bernama Banpres Produktif kepada 9,1 juta pelaku usaha mikro dan kecil dari seluruh Indonesia untuk tambahan modal kerja yang dapat meringankan beban di kala pandemi ini.
    “Pemerintah minggu depan akan membagikan yang namanya modal kerja darurat, namanya Banpres (Bantuan Presiden) Produktif, kepada 9,1 juta pengusaha kecil dan mikro. Sekali lagi akan dibagikan kepada 9,1 juta pedagang, pengusaha kecil dan mikro. Untuk apa? Untuk tambahan modal kerja kepada usaha-usaha kecil,” ujarnya.
    “Bapak/ibu semua kita undang di sini ini mengawali terlebih dahulu sebelum pembukaan besarnya nanti minggu depan untuk yang 9,1 juta pengusaha di seluruh Tanah Air akan dikirim lewat transfer semua,” imbuh Presiden.
    Sebanyak 71 pelaku usaha mikro dan kecil hadir untuk menerima bantuan modal kerja darurat sejumlah Rp2,4 juta tersebut dalam penyerahan bantuan petang ini. Mereka terbagi atas dua sesi untuk mencegah kerumunan dan sebagai upaya penerapan protokol kesehatan.
    Wiwi Pertiwi, seorang pedagang kecil asal Jakarta Pusat mengaku bersyukur dengan adanya bantuan tersebut. Pandemi Covid-19 yang tengah melanda Indonesia membuat pendapatannya turun berkali lipat.
    “Saya ini tadinya pedagang rumahan, kelontong kecil-kecilan. Sebelum Covid saya dagang pulsa juga, kopi, dan indomie. Sebelum Covid itu omzet saya lumayan, sehari saya bisa dapat Rp700 ribu sampai Rp1 juta. Tapi setelah Covid omzetnya turun drastis. Saya sehari itu bisa dapat uang Rp100.000 saja sudah bersyukur. Minim banget,” tuturnya.
    “Tapi alhamdulillah saya dapat kabar baik kemarin, katanya saya dipanggil ke Istana untuk terima bantuan. Terima kasih banyak Bapak Jokowi untuk bantuan ini semoga usaha saya bisa berjalan kembali lancar dan Bapak sehat selalu bersama keluarga,” ucapnya menambahkan.
    Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga menjelaskan bahwa penurunan ekonomi sebagaimana yang dirasakan para pelaku usaha mikro dan kecil tersebut juga dirasakan oleh pelaku usaha besar lainnya juga oleh sebagian besar negara lainnya.
    “Keadaannya memang seperti itu dan itu dialami oleh semua negara. Semuanya memang terkena pandemi ini. Memang ini sebuah cobaan dan ujian untuk kita bersama, tetapi saya meyakini insyaallah kalau kita kerja keras kita akan bisa lepas dari ujian dan cobaan yang diberikan kepada kita,” kata Presiden.
    Turut hadir dalam acara penyerahan bantuan modal kerja tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno serta Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki.(Wan)

  • Presiden Jokowi Kenakan Pakaian Adat NTT Ketika Pimpin Upacara di Istana Merdeka

    JAKARTA, KABAR.ID- Meski digelar secara terbatas, pelaksanaan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020 tetap meriah dan berwarna. 
    Para tamu undangan dan masyarakat yang mengikuti jalannya upacara secara virtual mengenakan busana-busana Nusantara yang menyemarakkan suasana.
    Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana juga tak mau kalah dengan busana adat yang mereka kenakan dalam peringatan kali ini.
    Kali ini, Kepala Negara tampak mengenakan busana adat dari Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan kain tenun Berantai Kaif Nunkolo. Sementara Ibu Negara tampak mengenakan busana nasional.
    Motif tenun yang dikenakan Presiden tersebut telah dimodifikasi dari bentuk belah ketupat (motif geometris) dengan batang tengah yang menggambarkan sumber air dan bagian pinggir bergerigi melambangkan wilayah yang berbukit dan berkelok-kelok. Sementara warna merah dalam busana tersebut melambangkan keberanian dengan ikat kepala yang bermakna raja yang melindungi.
    Pada upacara Detik-Detik Proklamasi tahun-tahun sebelumnya, Presiden Jokowi memang kerap mengenakan busana adat dari berbagai daerah. Dalam HUT ke-74 Republik Indonesia tahun lalu misalnya, Presiden memilih untuk mengenakan busana adat khas Klungkung asal Bali. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan adat budaya yang sangat tinggi, termasuk dalam hal pakaian adat.
    “Dulu pernah Aceh, Sumatera Barat, pernah juga Kalimantan Selatan, pernah Sunda, pernah Jawa, Betawi, kemudian ke sana Bali, Sasak, Bugis, pernah semua. Memang kekayaan budaya pakaian adat ini memang ribuan. Jumlahnya ribuan. Nanti sampai ke Maluku, Papua, semuanya nanti semuanya akan kita angkat,” ucap Presiden saat itu.
    Sejumlah pejabat yang hadir dan bertugas dalam rangkaian upacara juga tampak mengenakan busana adat yang berbeda-beda. Seperti Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang mengenakan busana adat Teluk Belangga dari Kepulauan Riau.
    Untuk diketahui, saat menyampaikan pidato kenegaraan di Gedung Nusantara pada 14 Agustus 2020 kemarin, Kepala Negara juga hadir dengan mengenakan busana adat khas Sabu, Nusa Tenggara Timur.
    “Dengan mengenakan pakaian adat ini, Presiden Joko Widodo hendak mengajak masyarakat untuk mencintai produk-produk Indonesia yang dikenal kaya akan seni kriya, tenun, serta kebudayaan Nusantara,” ujar Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, kepada Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.(Mutma)

  • Naskah Asli Teks Proklamasi Akan Ditampilkan Pada Upacara Detik-detik Proklamasi di Istana Merdeka

    JAKARTA, KABAR.ID- Naskah asli Teks Proklamasi yang bertulis tangan Sang Proklamator, Ir. Soekarno, akan dihadirkan pada Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2020 esok.
    Sekretariat Presiden dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melakukan serah terima arsip bersejarah tersebut pada Minggu, 16 Agustus 2020, untuk dapat ditampilkan di mimbar kehormatan saat upacara berlangsung di halaman Istana Merdeka.
    “Hari ini kita saksikan bersama satu lagi perjalanan bangsa Indonesia bahwa ANRI yang telah menyimpan, merawat, dan menyelamatkan arsip negara berupa tulisan tangan Bapak Ir. Soekarno mengenai pernyataan proklamasi pada saat ini diserahkan kepada kami, Sekretariat Presiden, untuk bersama-sama besok kita tampilkan di mimbar kehormatan,” ujar Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana Sekretariat Presiden, Rika Kiswardani, di Gedung O, ANRI, Jakarta Selatan, pada Minggu, 16 Agustus 2020.
    Setelah dilakukan serah terima, naskah asli Teks Proklamasi tersebut akan dibawa dari depot penyimpanan arsip statis ANRI menuju Istana oleh Sekretariat Presiden.
    Proses serah terima dilakukan oleh Direktur Preservasi, Deputi Konservasi Arsip ANRI, Kandar, kepada Kepala Biro Umum, Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana Sekretariat Presiden, Yudhi Wijayanto, dengan turut disaksikan oleh di antaranya Plt. Kepala ANRI Taufik, Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana Sekretariat Presiden Rika Kiswardani, dan Plt. Deputi Konservasi Arsip ANRI Multi Siswati.
    Dokumen bersejarah tersebut selanjutnya akan diserahkan kembali kepada ANRI pada tanggal 18 Agustus 2020 mendatang untuk mendapatkan penyimpanan dan perawatan terbaik.
    “Insyaallah tanggal 18 Agustus akan kami serahkan kembali untuk mendapatkan perawatan terbaik di ANRI. Mudah-mudahan kita bisa jadi saksi dan pelaku sejarah karena peringatan hari ulang tahun kemerdekaan tahun ini berbeda. Rekan-rekan masyarakat bisa mengikuti di stasiun televisi ataupun secara virtual,” ucap Rika.
    Mengutip siaran pers ANRI tanggal 16 Agustus 2020, ANRI telah menyimpan naskah asli Teks Proklamasi tersebut di ruang penyimpanan khusus sejak tahun 1992 silam.
    Berdasarkan catatan sejarah, naskah tersebut diselamatkan dan disimpan oleh B.M. Diah, seorang tokoh pers dan pejuang kemerdekaan, untuk kemudian diserahkan kepada Presiden Kedua Republik Indonesia, Soeharto, yang meneruskannya kepada Menteri Sekretaris Negara 1988-1998 Moerdiono.
    Moerdiono menyerahkan naskah tersebut kepada ANRI pada tahun 1992 untuk disimpan dan dirawat dengan baik. Sejak saat itu, ANRI menyimpan naskah asli Teks Proklamasi yang bertulis tangan Sang Proklamator dan Presiden Pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno. (Wan)

  • Yuk Hari Ini Ikut Detik-detik Proklamasi Pada Pukul 10.17 WIB

    JAKARTA,KABAR.ID-  Seperti diketahui hari ini tanggal 17 Agustus 2020, bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 75 di tengah pandemi, seluruh masyarakat pun diajak untuk ikut berpartisipasi.
    Keterlibatan aktif seluruh masyarakat dalam Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, karena dilakukan di tengah pandemi, sehingga masyarakat bisa mengikuti upacara bendera secara virtual pada pukul 10.17 WIB hari ini, agar menghentikan kegiatan sejenak dan mengambil sikap sempurna untuk menghormati Detik-Detik Proklamasi.
    “Hentikan semua kegiatan dan aktivitas Saudara selama tiga menit saja pada tanggal 17 Agustus 2020 pukul 10 lewat 17 menit Waktu Indonesia Bagian Barat. Ambil sikap sempurna, berdiri tegak, untuk menghormati peringatan Detik-Detik Proklamasi,” ujar Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, selaku Ketua Panitia Negara Perayaan Hari-hari Nasional dan Penerimaan Kepala Negara/Pemerintah Asing/Pimpinan Organisasi Internasional seperti dikutip Telisik.id beberapa waktu lalu.
    Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, dalam Konferensi Pers Terkait Peringatan HUT ke-75 Republik Indonesia di Jakarta menerangkan bahwa hal tersebut bertujuan untuk membangkitkan semangat mencintai Tanah Air yang pada 17 Agustus berulang tahun ke-75.
    “Inilah cara kita membangkitkan semangat untuk mencintai Tanah Air yang ulang tahun ke-75. Pak Menteri Sekretaris Negara sudah memberi contoh sebuah video pendek, di pukul 10.17 WIB kami harapkan seluruh bangsa Indonesia di manapun mereka berada bisa mengambil sikap sempurna ketika bendera Merah Putih akan dikibarkan di Istana,” tuturnya.
    Heru menjelaskan teknis pelaksanaan imbauan tersebut di daerah-daerah maupun luar negeri yang berbeda zona waktu untuk mengacu pada waktu Indonesia bagian Barat tepat saat penaikan bendera Merah Putih.
    “Bagaimana di daerah yang lain? Menyesuaikan melihat pada kondisi di sana. Misalnya bedanya dua jam di daerah timur, berarti 12.17 WIT mereka harus mengikuti itu,” ucapnya.
    Selain itu, bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri dengan zona waktu yang tidak terlampau jauh, juga diminta partisipasinya dalam budaya baru tersebut.
    “Kami sudah koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Jika itu memungkinkan, waktunya hanya berbeda tiga sampai lima jam, ya wajib untuk mengikuti. Tentunya kalau waktunya bedanya sepuluh jam, di sana malam hari, tentunya tidak bisa,” kata Heru.
    Heru juga meminta kreativitas jajaran pemerintah di daerah untuk mengingatkan pelaksanaan imbauan tersebut bagi warganya misalnya dengan memanfaatkan kendaraan-kendaraan bersirene yang dimiliki daerah.
    “Tidak harus menyiapkan khusus. Mobil misalnya pemadam kebakaran bisa kita manfaatkan, ada sirenenya. Mobil dinas perhubungan, mobil kebersihan, mobil patroli kepolisian atau TNI, semua bisa disiapkan di titik-titik strategis seperti di pasar, perempatan jalan, sehingga pada 10.17 mereka bisa mendengarkan sirene yang disiapkan oleh pemerintah provinsi, kota, atau kabupaten,” ujarnya.
    Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Setya Utama menambahkan imbauan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang sedang melakukan aktivitas tertentu yang apabila melaksanakan imbauan tersebut justru akan membahayakan diri dan keselamatannya.
    “Di edaran Mensesneg yang sudah kita sampaikan pada kementerian dan lembaga, juga banyak pihak, korporasi, dan lain-lain, ada ketentuan bahwa bagi mereka yang sedang melakukan aktivitas tertentu yang itu akan membahayakan apabila harus berhenti dan berdiri sejenak, katakanlah sedang melaju di jalan tol atau jalur cepat, tidak perlu melakukan itu karena justru akan membahayakan. Tapi bagi yang lain mohon diusahakan untuk mengikuti acara ini,” ujarnya. (Wan)

  • Pemuda Harus Menjadi Garda Terdepan Menangkal Derasnya Tsunami Informasi

    JAKARTA, KABAR.ID-  Tsunami informasi yang saat ini menghantam publik
    Indonesia perlu mendapat perhatian dari para pemuda.  Pemuda harus menjadi garda terdepan menahan
    derasnya tsunami informasi yang menyesatkan masyarakat terutama berita hoax.


    Hal tersebut disampaikan  Chepy Aprianto, M.Ikom, tokoh pemuda yang saat
    ini bekerja sebagai Tenaga Ahli Anggota DPR-RI di Fraksi Nasdem ketika menjadi
    narasumber  dalam diskusi Webinar Forum
    Diskusi Publik melalui aplikasi zoom yang digelar Ditjen IKP Kemkominfo RI
    bekerjasarma Komisi I DPR-RI pada tanggal 14 Agustus 2020 dengan tema”Membangun
    Masyarakat Sadar Informasi, Mewujudkan Harmonisasi , Melalui Budaya Kearifan
    Lokal di Era Adaptasi Kebiasaan Baru”.

    Chepy menjelaskan, yang
    masuk kategori pemuda adalah setiap anggota masyarakat yang berusia 13-45 tahun
    yang berada di desa  sebagaimana yang
    diatur dalam Pedoman Dasar Karang Taruna, Permensos No. 77/HUK/2010.

    Sementara kalau
    berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan disebutkan, pemuda
    adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan
    perkembangan     yang berusia 16-30 tahun. “ Selain itu, ada
    yang menyebut Pemuda tanpa menyebut batasaan usia adalah orang dengan semangat
    muda,”ujarnya.

    Chepy memaparkan,
    perjalanan bangsa Indonesia tak lepas dari peran para pemuda, dimulai pada
    tanggal 20 Mei tahun 1908 Pemuda memprakarsai berdirinya organisasi kepemudaan
    sebagai dasar tumbuhnya semangat kemerdekaan di Nusantara.

    KemudianpPada tanggal 28 Oktober
    1928 tepatnya disaat Kongres Pemuda II yang diikuti segenap perkumpulan
    organisasi kepemudaan menyuarakan satu ikrar yang kita kenal sampai saat ini
    yaitu Sumpah Pemuda.

    Peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta oleh Golongan Muda dengan keinginan mendorong Soekarno Hatta untuk
    memproklamirkan kemerdekaan Indonesia.     Pada Tahun 1998
    tepatnya di bulan Mei gelombang aksi besar pemuda yang notabenenya mahasiswa
    menumbangkan rezeim Soeharto pada saat itu

    “Salah satu peran
    pemuda yang bisa ditafsirkan oleh sejarah sampai hari ini adalah bahwa pemuda
    itu iron stock  atau sebagai
    penyedia stok/penggganti generasi-generasi sebelumnya,”tuturnya.

    Tsunami
    Informasi

    Saat ini kata Chepy,
    pemuda dihadapkan pada g    elombang
    raksasa informasi yang datang menghempas masuk ke gadget,
    dengan penwaran menarik untuk diikuti, diperhatikan atau sekedar dibaca.

    Akibatnya, Warga net dijangkiti 2 penyakit  yaitu pertama, fear of missing out (FOMO) yaitu takut ketinggalan informasi
    dan kedua n    omophobia , merasa
    sangat khawatir kehilangan atau jauh dari HP-nya.      “Ketinggalan hp lebih
    takut dari pada kehilangan istirinya di pompa bensin. Itu akibat tsunami
    informasi di era tanpa batas,”imbuhnya.

    Tsunami informasi menurut
     Chepy bisa membahayakan umat manusia
    seperti dalam k    asus pengeboman
    Hiroshima dan Nagasaki,     muncul karena salah menerjemahkan kalimat “mokusatsu” arti sebenarnya “tidak akan bersikap/no comment”  salah diterjemahkan menjadi “Ignore” bodo
    amat, akibatnya Presiden Harry Truman marah dan mengebom Hiroshima dan nagasaki

    Pada kesempatan
    tersebut ia juga memaparkan beberapa fakta pemuda zaman now. Pertama, pemuda
    hari ini atau yang lebih dikenal dengan generasi Millenial sangat dekat dengan
    Teknologi di mana pemuda dahulu teknologinya belum terlalu menonjol sehingga
    arus informasinya tidak secepat har    i
    ini

    Kedua, pemuda/millenial
    hari ini memiliki kecenderungan lebih toleran, akibat dari arus globalisasi.
    Jadi, terlihat mampu menerima perbedaan. Ketiga, muda    h bosenan atau
    mudah berpindah ke lain hati. Pemuda zaman now atau generasi millenial
    cenderung mudah untuk berpindah-pindah karena karakter millenial yang menyerap
    informasi secara global juga sehingga mereka dituntuk untuk cepat belajar
    terhadap sebuah kondisi.

    Menurut Chepy,  ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemuda saat
    ini dalam menghadapi gempuran tsunami informasi global.
    1. Melakukan Counter Attack terhadap
      penyebaran Informasi yang Menyesatkan
    2. Terbuka terhadap hal-hal yang baru
      (Open Minded)
    3. Generasi masa kini harus mampu
      beradaptasi dengan cepat, belajar dan menjadi lebih baik dengan cepat
      serta melakukan navigasi yang lincah dan tepat untuk dapat memecahkan
      setiap masalah
    4. Pemanfaatan media bagi pemuda untuk melakukan kampanye positif yang dapat dijangkau oleh banyak
      kalangan
    5. Pemuda harus jadi
      Innovator dan Promotor bangsa, baik dalam skala makro maupun mikro.
    “Selain itu, pemuda
    juga harus bisa medekteksi kebenaran arus informasi dengan cara b    udayakan berinternet yang beretika,
    m    eningkatkan kualitas diri
    dan terakhir m    enjadi agen filterasi Informasi terhadap masyarakat di
    sekitarnya,”tandasnya (Wan)

  • Ini Pidato Lengkap Presiden Jokowi Terkait RAPBN 2021 di Gedung DPR-RI

    Presiden Jokowi ketika menyampaikan pidato nota RAPBN 2021 di Gedung Nusantara DPR-RI/MPR-RI/DPD-RI. Foto : Marwan /Kabar.id
    JAKARTA, KABAR.ID-Presiden Jokowi menyampaikan pidato terkait Rancangan Anggaran Belanja Negara 2021 dalam Rapat Paripurna DPR-RI di Gedung Nusantara DPR-RI/MPR-RI/DPD-RI, Jumat (14/2020).

    Berikut ini pidato lengkap Presiden Jokowi :

    Bismillahirrahmanirrahim.
    Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
    Selamat siang,
    Salam sejahtera bagi kita semua,
    Om Swastyastu,
    Namo Buddhaya,
    Salam Kebajikan.
    Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Prof. KH. Ma’ruf Amin,
    Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
    Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,
    Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Lembaga-Lembaga Negara,
    Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Lembaga Pemerintahan, dan Jaksa Agung,
    Hadirin sekalian dan Saudara- saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air.
    Pandemi COVID-19 telah menjadi bencana kesehatan dan kemanusiaan di abad ini yang berimbas pada semua lini kehidupan manusia. Berawal dari masalah kesehatan, dampak pandemi COVID-19 telah meluas ke masalah sosial, masalah ekonomi, bahkan ke sektor keuangan.
    Penanganan yang luar biasa telah dilakukan oleh banyak negara, terutama melalui stimulus fiskal. Jerman mengalokasikan stimulus fiskal sebesar 24,8 persen dari PDB- nya, namun pertumbuhannya terkontraksi minus 11,7 persen di kuartal kedua 2020. Amerika Serikat mengalokasikan 13,6 persen dari PDB, namun pertumbuhan ekonominya juga minus 9,5 persen. China mengalokasikan stimulus 6,2 persen dari PDB-nya, dan telah kembali tumbuh positif 3,2 persen di kuartal kedua, namun tumbuh minus 6,8 persen di kuartal sebelumnya.
    Kita pun melakukan langkah yang luar biasa. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 antara lain memberi relaksasi defisit APBN dapat diperlebar di atas 3 persen selama 3 tahun. Tahun 2020, APBN telah diubah dengan defisit sebesar 5,07 persen dari PDB dan kemudian meningkat lagi menjadi 6,34 persen dari PDB. Pelebaran defisit dilakukan mengingat kebutuhan belanja negara untuk penanganan kesehatan dan perekonomian meningkat pada saat pendapatan negara mengalami penurunan.
    Hadirin yang saya muliakan,
    Saat ini kita juga harus fokus mempersiapkan diri menghadapi tahun 2021. Ketidakpastian global maupun domestik masih akan terjadi. Program pemulihan ekonomi akan terus dilanjutkan bersamaan dengan reformasi di berbagai bidang. Kebijakan relaksasi defisit melebihi 3 persen dari PDB masih diperlukan, dengan tetap menjaga kehati-hatian, kredibilitas, dan kesinambungan fiskal.
    Rancangan kebijakan APBN 2021 diarahkan untuk, pertama mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19; kedua, mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi; ketiga, mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital; serta keempat, pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi. Karena akan banyak ketidakpastian, RAPBN harus mengantisipasi ketidakpastian pemulihan ekonomi dunia, volatilitas harga komoditas, serta perkembangan tatanan sosial ekonomi dan geopolitik, dan efektivitas pemulihan ekonomi nasional, serta kondisi dan stabilitas sektor keuangan.
    Pelaksanaan reformasi fundamental juga harus dilakukan: reformasi pendidikan, reformasi kesehatan, reformasi perlindungan sosial, dan reformasi sistem penganggaran dan perpajakan. Dengan berpijak pada strategi tersebut, Pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2021, yaitu “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi”.
    Hadirin yang saya muliakan,
    Asumsi indikator ekonomi makro yang kami pergunakan adalah sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mencapai 4,5 persen sampai dengan 5,5 persen. Tingkat pertumbuhan ekonomi ini diharapkan didukung oleh peningkatan konsumsi domestik dan investasi sebagai motor penggerak utama. Inflasi akan tetap terjaga pada tingkat 3 persen, untuk mendukung daya beli masyarakat. Rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran Rp14.600 per satu US Dollar. Selain itu, suku bunga SBN 10 tahun yang diperkirakan sekitar 7,29 persen. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan berkisar 45 US Dollar per barel. Lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 705.000 barel dan 1.007.000 barel setara minyak per hari.
    Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota DPR RI dan DPD RI yang saya muliakan,
    Dalam RAPBN tahun 2021, defisit anggaran direncanakan sekitar 5,5 persen dari PDB atau sebesar Rp971,2 triliun. Defisit ini lebih rendah dibandingkan defisit anggaran tahun 2020 sekitar 6,34 persen dari PDB atau sebesar Rp1.039,2 triliun.
    Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp169,7 triliun atau setara 6,2 persen APBN, dan diarahkan terutama untuk peningkatan dan pemerataan dari sisi suplai, serta dukungan untuk pengadaan vaksin; meningkatkan nutrisi ibu hamil dan menyusui, balita, penanganan penyakit menular, serta akselerasi penurunan stunting; kemudian juga untuk perbaikan efektivitas dan keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional serta penguatan pencegahan, deteksi, dan respons penyakit, serta sistem kesehatan yang terintegrasi.
    Anggaran pendidikan tahun 2021 sebesar Rp549,5 triliun atau 20 persen dari APBN akan difokuskan untuk meningkatkan kualitas SDM, kemampuan adaptasi teknologi, peningkatan produktivitas melalui pengetahuan ekonomi di era industri 4.0. Pemerintah akan melakukan reformasi pendidikan melalui transformasi kepemimpinan kepala sekolah, transformasi pendidikan dan pelatihan guru, mengajar sesuai tingkat kemampuan siswa, standar penilaian global, serta kemitraan daerah dan masyarakat sipil.
    Selain itu, dilakukan kebijakan lainnya di bidang pendidikan, melalui penguatan program vokasi dan Kartu Prakerja, penguatan penyelenggaraan PAUD, peningkatan efektivitas penyaluran bantuan pendidikan lewat BOS, PIP, dan LPDP, percepatan peningkatan kualitas sarpras pendidikan terutama untuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), serta penajaman KIP Kuliah dan pendanaan pendidikan tinggi.
    Pembangunan Teknologi Komunikasi dan Informasi (ICT) di tahun 2021 dengan anggaran Rp30,5 triliun (termasuk melalui TKDD) difokuskan untuk mengakselerasi transformasi digital untuk penyelenggaraan pemerintahan; mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan cepat, seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan; mengonsolidasi dan mengoptimasi infrastruktur dan layanan bersama; serta mewujudkan inklusi masyarakat di wilayah prioritas pembangunan dan mendorong kesetaraan dengan tambahan akses internet pada sekitar 4.000 desa dan kelurahan di daerah 3T.
    Pembangunan infrastruktur di tahun 2021 dianggarkan sekitar Rp414 triliun yang utamanya untuk pemulihan ekonomi, penyediaan layanan dasar, serta peningkatan konektivitas. Pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa ketersediaan dan berfungsinya infrastruktur digital menjadi sangat penting dan strategis. Dengan demikian, belanja infrastruktur diarahkan untuk penguatan infrastruktur digital dan mendorong efisiensi logistik dan konektivitas; infrastruktur padat karya yang mendukung kawasan industri dan pariwisata; serta pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan penyediaan kebutuhan dasar, seperti air, sanitasi, dan permukiman.
    Untuk ketahanan pangan, di tahun 2021 dianggarkan sekitar Rp104,2 triliun yang diarahkan untuk mendorong produksi komoditas pangan dengan membangun sarana prasarana dan penggunaan teknologi; revitalisasi sistem pangan nasional dengan memperkuat korporasi petani dan nelayan, dan distribusi pangan serta pengembangan kawasan pangan berskala luas atau food estate untuk meningkatkan produktivitas pangan. Selain itu, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan dengan menargetkan Nilai Tukar Petani atau NTP dan Nilai Tukar Nelayan atau NTN sebesar 102-104 di tahun 2021.
    Dukungan perlindungan sosial di tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp419,3 triliun yang diarahkan untuk percepatan pemulihan sosial dan mendukung reformasi sistem perlindungan sosial secara bertahap. Langkah perlindungan sosial dilakukan melalui bantuan pada masyarakat melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Bansos Tunai, dan Kartu Prakerja; mendorong program reformasi perlindungan sosial yang komprehensif berbasis siklus hidup dan antisipasi aging population; penyempurnaan data terpadu DTKS dan perbaikan mekanisme penyaluran program perlindungan sosial, serta penguatan monitoring dan evaluasi. Reformasi sistem perlindungan sosial secara bertahap ini sangat penting dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di tahun 2024.
    Pembangunan Pariwisata di tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp14,4 triliun yang diarahkan untuk mendorong pemulihan ekonomi di sektor pariwisata. Kebijakan yang dilakukan melalui pemulihan pariwisata, dengan pengembangan destinasi pada 5 fokus kawasan: Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang; pengembangan aspek 3A: atraksi, aksesibilitas, dan amenitas serta peningkatan pada 2P: promosi dan partisipasi pelaku usaha swasta; pendekatan storynomics tourism yang mengedepankan narasi, konten kreatif, living culture, dan kekuatan budaya; serta pemanfaatan skema KPBU dalam membangun pusat-pusat hiburan, seperti theme park yang akan menyerap banyak wisatawan.
    Berbagai kebijakan belanja negara secara keseluruhan diharapkan dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan pada tahun 2021, yakni tingkat pengangguran 7,7-9,1 persen, tingkat kemiskinan di kisaran 9,2-9,7 persen, dengan menekankan pada penurunan kelompok miskin ekstrem, tingkat ketimpangan di kisaran 0,377-0,379, serta indeks pembangunan kualitas manusia (IPM) di kisaran 72,78-72,95.
    Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya muliakan,
    Seiring dengan pentingnya kelanjutan Pemulihan Ekonomi Nasional, pada RAPBN tahun 2021 dialokasikan anggaran sekitar Rp356,5 triliun, yang diarahkan untuk:
    Pertama, penanganan kesehatan dengan anggaran sekitar Rp25,4 triliun untuk pengadaan vaksin antivirus, sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, litbang, serta bantuan iuran BPJS untuk PBPU.
    Kedua, perlindungan sosial pada masyarakat menengah ke bawah sekitar Rp110,2 triliun, melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, serta Bansos Tunai.
    Ketiga, sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemda dengan anggaran sekitar Rp136,7 triliun, yang ditujukan untuk peningkatan pariwisata, ketahanan pangan dan perikanan, kawasan industri, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah, serta antisipasi pemulihan ekonomi.
    Keempat, dukungan pada UMKM sekitar Rp48,8 triliun, melalui subsidi bunga KUR, pembiayaan UMKM, penjaminan serta penempatan dana di perbankan.
    Kelima, pembiayaan korporasi sekitar Rp14,9 triliun, yang diperuntukkan pada lembaga penjaminan dan BUMN yang melakukan penugasan.
    Keenam, insentif usaha sekitar Rp20,4 triliun, melalui pajak ditanggung pemerintah, pembebasan PPh impor, dan pengembalian pendahuluan PPN.
    Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,
    Pada tahun 2021, anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) direncanakan sebesar Rp796,3 triliun. Dengan anggaran tersebut, arah kebijakan yang akan dilakukan antara lain:
    Pertama, mendukung langkah pemulihan ekonomi sejalan dengan prioritas nasional, melalui pembangunan aksesibilitas dan konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi, dukungan insentif kepada daerah untuk menarik investasi, perbaikan sistem pelayanan investasi, dan dukungan terhadap UMKM.
    Kedua, mengoptimalkan pemanfaatan dana bagi hasil dalam rangka mendukung penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, serta pemulihan ekonomi dampak COVID-19.
    Ketiga, mengarahkan 25 persen dari dana transfer umum untuk mempercepat program pemulihan ekonomi daerah dan pembangunan SDM.
    Keempat, memfokuskan penggunaan dana insentif daerah atau DID untuk digitalisasi pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan UMKM.
    Kelima, refocusing dan simplikasi jenis, bidang, dan kegiatan DAK fisik yang bersifat reguler dan penugasan.
    Keenam, DAK non-fisik juga mendukung penguatan SDM pendidikan melalui dukungan Program Merdeka Belajar, serta tambahan sektor strategis lainnya, seperti dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak, dana fasilitasi penanaman modal, serta dana pelayanan ketahanan pangan.
    Ketujuh, mempertajam alokasi Dana Desa untuk pemulihan ekonomi desa dan pengembangan sektor prioritas, seperti: teknologi informasi dan komunikasi, pembangunan desa wisata, dan mendukung ketahanan pangan.
    Dalam lima tahun terakhir, hasil dari pemanfaatan anggaran TKDD telah dirasakan oleh masyarakat melalui peningkatan kinerja pelayanan dasar publik, seperti akses rumah tangga terhadap air minum dan sanitasi layak, serta persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan. Tingkat kesenjangan di wilayah perdesaan juga menurun yang ditunjukkan dengan semakin rendahnya rasio gini dari 0,316 pada tahun 2016 menjadi 0,315 pada tahun 2019. Demikian juga dengan persentase penduduk miskin di perdesaan, turun dari 13,96 persen pada tahun 2016 menjadi 12,6 persen pada tahun 2019.
    Pimpinan dan para Anggota Dewan yang kami hormati,
    Untuk mendanai kegiatan pembangunan di tahun 2021, akan didukung sumber penerimaan mandiri dari pendapatan negara sebesar Rp1.776,4 triliun, yang utamanya dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.481,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp293,5 triliun.
    Dari sisi perpajakan, Pemerintah terus melakukan berbagai perluasan basis pajak serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan dan menggali sumber-sumber penerimaan yang potensial. Selain itu, penerapan omnibus law perpajakan dan pemberian berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur diharapkan mampu mendorong peningkatan investasi dan daya saing nasional, mempercepat pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19, serta memacu transformasi ekonomi.
    Di sisi cukai, akan dilakukan pengembangan sistem pengawasan cukai terintegrasi, serta ekstensifikasi cukai untuk mengendalikan eksternalitas negatif.
    Pada tahun 2021, langkah untuk mengoptimalkan PNBP antara lain dengan peningkatan kuantitas dan kualitas layanan, inovasi layanan, perluasan objek audit bersama, perencanaan lifting migas yang efektif, serta efisiensi biaya operasi migas. Di samping itu, perbaikan proses perencanaan dan pelaporan PNBP terus diperkuat dengan menggunakan sistem teknologi informasi yang terintegrasi.
    Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,
    Pada masa transisi RAPBN tahun 2021 dengan rencana Pendapatan Negara sebesar Rp1.776,4 triliun dan Belanja Negara Rp2.747,5 triliun, maka Defisit Anggaran diperkirakan mencapai Rp971,2 triliun atau setara 5,5 persen dari PDB. Defisit anggaran tahun 2021 akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman, dan dikelola secara hati-hati. Pembiayaan utang dilaksanakan secara responsif mendukung kebijakan countercyclical dan akselerasi pemulihan sosial ekonomi. Pengelolaan utang yang hati-hati selalu dijaga oleh Pemerintah secara konsisten. Pembiayaan defisit RAPBN tahun 2021 akan dilakukan melalui kerja sama dengan otoritas moneter, dengan tetap menjaga prinsip disiplin fiskal dan disiplin kebijakan moneter, serta menjaga integritas, kredibilitas, dan kepercayaan pasar surat berharga pemerintah.
    Komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat utang tetap dalam batas yang terkendali. Pemerintah terus meningkatkan efisiensi biaya utang melalui pendalaman pasar, perluasan basis investor, penyempurnaan infrastruktur pasar Surat Berharga Negara atau SBN, diversifikasi, dan mendorong penerbitan obligasi atau sukuk daerah.
    Pembiayaan investasi juga akan dilakukan Pemerintah di tahun 2021 dengan anggaran sekitar Rp169,1 triliun. Pendanaan tersebut direncanakan akan digunakan untuk: Pertama, pembiayaan pendidikan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi ke depan sebagai bentuk pertanggungjawaban antar-generasi; Kedua, pemberdayaan UMKM dan UMi guna mengakselerasi pengentasan kemiskinan; Ketiga, mengakselerasi pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana transportasi, permukiman, serta ketahanan energi; Keempat, mendorong program ekspor nasional melalui penguatan daya saing barang dan jasa dalam negeri di pasar internasional.
    Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat,
    Demikianlah Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 beserta Nota Keuangannya. Besar harapan kami, pembahasan RAPBN tahun 2021 dapat dilakukan secara konstruktif demi mewujudkan Indonesia yang maju, bermartabat, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
    Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, berkah, dan rida-Nya bagi kita semua dalam menjalankan amanah seluruh rakyat Indonesia.
    Dirgahayu Republik Indonesia!
    Dirgahayu Negeri Pancasila!
    Terima kasih,
    Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
    Om Shanti Shanti Shanti Om,
    Namo Buddhaya,
    Salam Kebajikan.
    Terima kasih.

  • Presiden Jokowi Klaim Indonesia Berhasil Produksi B20

    JAKARTA, KABAR.ID- Presiden Jokowi menyampaikan pada tahun 2019, Pemerintah Indonesia telah berhasil memproduksi dan menggunakan  B20 dan tahun 2020 dimulai dengan B30, sehingga mampu menekan nilai impor minyak di tahun 2019 agar dapat membangun kemandirian energi.

    ”Pertamina bekerja sama dengan para peneliti telah berhasil menciptakan katalis untuk pembuatan D100, yaitu bahan bakar diesel yang 100 persen dibuat dari minyak kelapa sawit, yang sedang uji produksi di 2 kilang minyak kita. Ini akan menyerap minimal 1 juta ton sawit produksi petani untuk kapasitas produksi 20 ribu barel per hari,” tutur Presiden saat menyampaikan Pidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Dalam Rangka HUT Ke-75 Proklamasi Kemerdekaan RI, Jumat (14/8), di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Provinsi DKI Jakarta.
    Hilirisasi bahan mentah yang lain, menurut Presiden, juga terus dilakukan secara besar-besaran. 
    Ia menambahkan bahwa batu bara diolah untuk menjadi metanol dan gas dan beberapa kilang dibangun untuk mengolah minyak mentah menjadi minyak jadi, sekaligus menjadi penggerak industri petrokimia yang memasok produk industri hilir bernilai tambah tinggi. 
    ”Biji nikel telah bisa diolah menjadi feronikel, stainless steel slab, lembaran baja, dan dikembangkan menjadi bahan utama untuk baterai litium. Hal ini akan memperbaiki defisit transaksi berjalan kita, meningkatkan peluang kerja, dan mulai mengurangi dominasi energi fosil,” kata Presiden.
    Hal ini, menurut Presiden, akan membuat posisi Indonesia menjadi sangat strategis dalam pengembangan baterai litium, mobil listrik dunia, dan produsen teknologi di masa depan. Prinsip yang sama, lanjut Presiden, juga digunakan dalam membangun kawasan-kawasan industri lainnya, termasuk pembangunan super koridor ekonomi pantai utara Jawa. 
    ”Kawasan Industri Batang serta Subang-Majalengka sedang dikembangkan dalam waktu singkat, dirancang untuk mampu mengundang investasi berkualitas, yang bersinergi dengan UMKM kita, yang memberikan nilai tambah signifikan untuk perekonomian nasional, serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar,” ujarnya.
    Kawasan industri serupa, menurut Presiden, juga akan dibangun di berbagai daerah di seluruh Indonesia, yang selalu bersinergi dengan kewirausahaan masyarakat dan UMKM, untuk menyediakan kesempatan kerja bagi generasi muda yang belum bekerja, dan meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok negeri.
    ”Oleh karena itu, ekosistem nasional yang kondusif bagi perluasan kesempatan kerja yang berkualitas harus kita bangun. Penataan regulasi harus kita lakukan. Regulasi yang tumpang tindih, yang merumitkan, yang menjebak semua pihak dalam risiko harus kita sudahi,” imbuh Presiden. 
    Semua ini, menurut Presiden, didedikasikan untuk perekonomian nasional yang adil, kepentingan yang sudah bekerja, kepentingan yang sedang mencari kerja, mengentaskan kemiskinan, dengan menyediakan kesempatan kerja yang berkualitas seluas-luasnya karena semua harus bekerja dan sejahtera.(Wan)

  • Presiden Jokowi Minta Jangan Ada Yang Merasa Paling Pancasilais

    JAKARTA, KABAR-ID- Presiden Jokowi meminta jangan ada yang merasa paling benar sendiri dan yang lain dipersalahkan, jangan ada yang merasa paling agamis sendiri serta jangan ada yang merasa paling Pancasilais sendiri.
    ”Semua yang merasa paling benar dan memaksakan kehendak, itu hal yang biasanya tidak benar. Kita beruntung bahwa mayoritas rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, menjunjung tinggi kebersamaan dan persatuan, penuh toleransi dan saling peduli, sehingga masa-masa sulit sekarang ini bisa kita lalui dan kita tangani secara baik,” kata Jokowi  saat menyampaikan Pidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Dalam Rangka HUT Ke-75 Proklamasi Kemerdekaan RI, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
    Kepala Negara menyebutkan ekosistem nasional yang produktif dan inovatif tidak mungkin tumbuh tanpa ekosistem hukum, politik, kebudayaan, dan pendidikan yang kondusif serta fleksibilitas yang tinggi dan birokrasi yang sederhana tidak bisa dipertukarkan dengan kepastian hukum, antikorupsi, dan demokrasi.
    Semua kebijakan, menurut Presiden, harus mengedepankan ramah lingkungan dan perlindungan HAM serta kecepatan dan ketepatan tidak bisa dipertukarkan dengan kecerobohan dan kesewenang-wenangan. ”Pemerintah tidak pernah main-main dengan upaya pemberantasan korupsi. Upaya pencegahan harus ditingkatkan melalui tata kelola yang sederhana, transparan, dan efisien. Dan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Penegakan nilai-nilai demokrasi juga tidak bisa ditawar,” imbuh Presiden.
    Menurut Presiden, demokrasi harus tetap berjalan dengan baik, tanpa mengganggu kecepatan kerja dan kepastian hukum, serta budaya adiluhung bangsa Indonesia. Ia menambahkan bahwa agenda Pilkada 2020 harus tetap berjalan dengan disiplin tinggi dalam menjalankan protokol kesehatan. ”Nilai-nilai luhur Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, persatuan dan kesatuan nasional, tidak bisa dipertukarkan dengan apapun juga. Kita tidak bisa memberikan ruang sedikit pun kepada siapa pun yang menggoyahkannya,” kata Presiden.
    Sistem pendidikan nasional, menurut Presiden, harus mengedepankan nilai-nilai Ketuhanan, yang berkarakter kuat dan berakhlak mulia, serta unggul dalam inovasi dan teknologi. ”Saya ingin semua platform teknologi harus mendukung transformasi kemajuan bangsa. Peran media-digital yang saat ini sangat besar harus diarahkan untuk membangun nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan,” ujarnya.
    Semestinya, menurut Presiden, perilaku media tidak dikendalikan untuk mendulang click dan menumpuk jumlah like, tapi seharusnya didorong untuk menumpuk kontribusi bagi kemanusiaan dan kepentingan bangsa. ”Ideologi dan nilai-nilai luhur bangsa tidak boleh dipertukarkan dengan kemajuan ekonomi. Bahkan, kemajuan ekonomi jelas membutuhkan semangat kebangsaan yang kuat. Kita harus bangga terhadap produk Indonesia. Kita harus membeli produk dalam negeri,” ungkap Presiden.
    Kemajuan Indonesia, menurut Presiden, harus berakar kuat pada ideologi Pancasila dan budaya bangsa. ”Tujuan besar tersebut hanya bisa dicapai melalui kerja sama seluruh komponen bangsa dengan gotong royong, saling membantu, dan saling mengingatkan dalam kebaikan dan tujuan yang mulia. Demokrasi memang menjamin kebebasan, namun kebebasan yang menghargai hak orang lain,” ungkapnya.(Wan)

  • MPR-RI Gelar Sidang Tahunan, Ini Susunan Acaranya



    JAKARTA, KABAR.ID- MPR-RI hari ini kembali menggelar Sidang Tahunan dan Pidato Kenegaraan Presiden Dalam Rangka HUT Kemerdekaan ke-75 Dalam Sidang Bersama DPR -DPD di Ruang Sidang Paripurna, Gedung Nusantara, Komplek Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta


    Hadir dalam sidang tahunan MPR itu, Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD La Nyalla Mattaliti, para Wakil Ketua MPR, Wakil Ketua DPR, Wakil Ketua DPD, anggota MPR, dan udangan lainnya. “Agar prosesi berjalan tertib, kita harapkan para peliput sidang tahunan hadir sebelum acara dimulai,” kata Siti Fauziah, Setjen MPR-RI kepada wartawan di Jakarta, Jumat (14/8/2020).


    Siti menguraikan susunan acara kegiatan sidang tahunan. Sesuai susunan acara, pukul 08.58 – 09.00 WIB, Presiden, Wakil Presiden, Ketua MPR, Ketua DPD, dan Ketua DPD, memasuki Ruang Sidang Paripurna.


    Setelah semua memasuki ruang sidang, tepat pukul 09.00 – 09.05, semua yang ada di Ruang Sidang Paripurna Menyanyikan Lagu Indonesia Raya. “Selepas menyanyikan lagu kebangsaan, selanjutnya tepat pukul 09.05 hingga 09.08, Ketua MPR memimpin Mengheningkan Cipta,” ujar Siti.


    Susunan acara selanjutnya adalah Pembukaan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2020 sekaligus Pidato Pengantar Sidang Tahunan MPR Tahun 2020 oleh Ketua MPR. “Waktunya adalah 09.08 – 09.28,” tuturnya.


    Selepas pengantar Sidang Tahunan MPR, tepatnya pukul 09.28 – 09.48 dilanjutkan dengan Pidato Pengantar Sidang Bersama DPR dan DPD oleh Ketua DPR. Usai Ketua DPR memberi pangantar, pada pukul 09.48 hingga 10.48, sidang dilanjutkan dengan Pidato Presiden dalam rangka Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato dalam rangka HUT  Kemerdekaan  RI ke-75.


    Sebagai bangsa yang selalu bersyukur dan berharap pada Tuhan yang Mahaesa, usai pidato Presiden, dilanjutkan dengan doa. Doa dilakukan oleh Imam Besar Masjid Istiqlal. “Doa yang dipanjatkan dijadwalkan pukul 10.48 hingga 10.54,”ujarnya.


    Selepas doa, menurut perempuan yang akrab dipanggil Bu Titik itu sidang ditutup oleh Ketua DPR pada pukul 10.54 – 10.59. Sebelum meninggalkan ruang sidang seluruh peserta menyanyikan kembali Lagu Kebangsaan Indonesia Raya pada pukul 10.59 – 11.04. “Setelah itu Presiden, Wakil Presiden, Ketua MPR, Ketua DPR, dan Ketua DPD meninggalkan Ruang Sidang Paripurna,” tuturnya.(Wan)