JAKARTA, KABAR.ID- Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem Ahmad Ali menyatakan, partainya
menolak mengusung mantan koruptor mencalonkan diri dalam pemilihan
apapun. NasDem merasa tak perlu menjelaskan alasan kebijakan partainya
tersebut.
“Bagi NasDem itu enggak usah dicalonkan
dan enggak usah didiskusikan,” kata Ali saat memperingati hari
antikorupsi sedunia, Senin 9 Desember 2019 seperti dikutip Kabar.id dari Liputan6.com
dan enggak usah didiskusikan,” kata Ali saat memperingati hari
antikorupsi sedunia, Senin 9 Desember 2019 seperti dikutip Kabar.id dari Liputan6.com
Dia menambahkan, hal tersebut merupakan syarat partai untuk menerima
calon pemimpin yang ingin berlaga dengan nama NasDem. Meski
undang-undang memperbolehkan mantan koruptor mencalonkan diri, NasDem
tetap tidak merestui.
calon pemimpin yang ingin berlaga dengan nama NasDem. Meski
undang-undang memperbolehkan mantan koruptor mencalonkan diri, NasDem
tetap tidak merestui.
“Itu standar yang ditetapkan partai, ya
memang secara hukum mereka memenuhi syarat untuk mencalonkan selama
tidak dicabut hak politiknya, bagi NasDem itu sudah standar,” ujar Ali.
memang secara hukum mereka memenuhi syarat untuk mencalonkan selama
tidak dicabut hak politiknya, bagi NasDem itu sudah standar,” ujar Ali.
Meski demikian, Ali mengatakan,
kebijakan itu bukan berarti NasDem membangkang undang-undang yang
berlaku. Dia mengatakan, peraturan itu berlaku dan sah secara hukum di
Indonesia.
kebijakan itu bukan berarti NasDem membangkang undang-undang yang
berlaku. Dia mengatakan, peraturan itu berlaku dan sah secara hukum di
Indonesia.
Dia juga mengatakan, eks koruptor
mempunyai hak untuk kembali berpolitik usai menjalani hukumannya. Namun,
dia menegaskan, partainya mempunyai citra sendiri.
mempunyai hak untuk kembali berpolitik usai menjalani hukumannya. Namun,
dia menegaskan, partainya mempunyai citra sendiri.
“Eks koruptor punya hak yang sama dalam
berpolitik. Eks koruptor bukannya sesuatu yang tercela, tapi itu standar
kita sehingga enggak perlu didiskusikan lagi,” tegas Ali.
berpolitik. Eks koruptor bukannya sesuatu yang tercela, tapi itu standar
kita sehingga enggak perlu didiskusikan lagi,” tegas Ali.
Pada kesempatan yang sama, Ali kembali mengingatkan kader Partai NasDem
dengan slogan ‘politik tanpa mahar’ yang selama ini diusung. NasDem
ingin fokus melahirkan pemimpin-pemimpin yang jujur di Indonesia.
“Kita ingin berkontribusi. Kita tidak
ingin membangun atau melahirkan pemimpin yang ketika hadir dia berpikir
bagaimana mengembalikan utangnya,” kata Ketua Fraksi Partai NasDem DPR-RI itu.
ingin membangun atau melahirkan pemimpin yang ketika hadir dia berpikir
bagaimana mengembalikan utangnya,” kata Ketua Fraksi Partai NasDem DPR-RI itu.
Ali mengatakan, mahar dalam politik
hanya akan melahirkan politikus tidak baik. Pasalnya, kata dia, jika
terpilih nanti orang tersebut akan fokus mengembalikan modal maharnya.
hanya akan melahirkan politikus tidak baik. Pasalnya, kata dia, jika
terpilih nanti orang tersebut akan fokus mengembalikan modal maharnya.
Namun, jika tanpa mahar, sosok itu tidak
akan ada utang biaya. Sosok terpilih itu hanya berutang komitmen dan
suara kepada masyarakat sehingga tidak ada beban untuk mengembalikan
modal.
akan ada utang biaya. Sosok terpilih itu hanya berutang komitmen dan
suara kepada masyarakat sehingga tidak ada beban untuk mengembalikan
modal.
“Kita ingin ketika dia terpilih hanya
berutang kepada rakyat, rakyat tidak harus dibayar dengan uang tapi
hanya butuh prestasi, janji politik dibayar,” ujar Ali.
berutang kepada rakyat, rakyat tidak harus dibayar dengan uang tapi
hanya butuh prestasi, janji politik dibayar,” ujar Ali.
Ali menegaskan slogan ‘politik tanpa
mahar’ bukanlah pencitraan Partai NasDem saja. Hal itu, kata dia,
merupakan syarat wajib bagi seluruh kader NasDem dalam berpolitik.
mahar’ bukanlah pencitraan Partai NasDem saja. Hal itu, kata dia,
merupakan syarat wajib bagi seluruh kader NasDem dalam berpolitik.
“Ini (berpolitik tanpa mahar) bukan hal mudah pastinya, bahwa melahirkan kepercayaan masyarakat,” tutur Ali.
Ali menilai kebiasaan politik dan mahar
di Indonesia harus dihapuskan. Menurutnya, Partai NasDem saat ini sedang
menggeber penghapusan narasi tersebut.
di Indonesia harus dihapuskan. Menurutnya, Partai NasDem saat ini sedang
menggeber penghapusan narasi tersebut.
“Kalau tidak hari ini, kapan kita mulai?
Kalau semua ditakutkan hanya karena sulit ya kita tidak masalah, jangan
berfikir hasil, tapi ke depannya,” tandasnya. (LP/KB)
Kalau semua ditakutkan hanya karena sulit ya kita tidak masalah, jangan
berfikir hasil, tapi ke depannya,” tandasnya. (LP/KB)
