JAKARTA, KABAR.ID- Pemimpin oposisi Kamboja, Sam Rainsy, tiba di Jakarta, Kamis (14/11), merespon hal tersebut tersebut, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi
mengatakan, pemerintah Indonesia tidak mau mencampuri masalah politik
Kamboja.
Pemimpin Partai Nasional Penyelamatan Kamboja (CNRP) Sam Rainsy saat
ini berada di Jakarta setelah mendarat di Bandara Soekarno Hatta, Kamis
(14/11).
Sebelumnya dalam cuitannya di twitter, Sam Rainsy menyebut
bahwa ia ketinggalan pesawat di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (13/11)
tanpa menyebutkan adanya kendala imigrasi.
Sementara itu, kantor berita Reuters sebelumnya menyebutkan bahwa Sam
Rainsy lagi-lagi dicegah naik pesawat dan kali ini penerbangannya ke
Jakarta.
“Malaysia Airlines melarang naik pesawat itu atas instruksi
pihak berwenang Indonesia,” kata Reuters .
Menanggapi hal ini, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan
bahwa pemerintah Indonesia tidak melarang Sam Rainsy masuk ke Indonesia.
Retno sudah mengetahui bahwa Rainsy sudah berada di Indonesia, namun
tujuannya untuk apa, Retno mengaku tidak mengetahuinya sama sekali.
“Tidak bolehnya itu gimana? Ada buktinya? I don’t know, tapi
yang saya dengar informasinya beliau lagi di Indonesia. Saya belum tahu
beliau mau ngapain di sini,” ujar Retno saat ditemui di kompleks Istana
Kepresidenan Jakarta, Kamis (14/11).
Retno menegaskan adapun sikap atau posisi pemerintah Indonesia
terkait permasalahan politik Kamboja adalah dengan tidak ikut campur
masalah ini.
“Satu, Indonesia adalah negara demokrasi. Freedom of expression kita hormati, itu di satu sisi. Tapi di sisi lain kita harus menghormati prinsip non-interference. Itu aja ya,” jawab Retno.
Sementara itu pengamat Hubungan Internasional Universitas Padjajaran
Teuku Rezasyah mengatakan pemerintah Indonesia harus tegas kepada Sam
Rainsy bahwa keberadaannya Indonesia tidak boleh digunakan untuk tujuan
politik apapun, karena hal tersebut bisa memicu terganggunya stabilias
keamanan dalam negeri. Selain itu, menurutnya hal juga dapat mengganggu
hubungan diplomatik dengan Kamboja dan dengan negara ASEAN lainnya.
“Jadi malu kita, karena dubes itu mewakili pemerintah, bangsa, dan
negara dan rakyat Kamboja, itu bisa mengoyak persaudaraan ASEAN.
Tentunya kita juga tidak mau kan pelarian politik kita serupa dan
bergerak dari satu negara ke negara lainnya di ASEAN ini bisa mengganggu
stabilitas dalam negeri. Jadi bagusnya sih bukan dicekal karena kalau
dicekal jadi masalah lagi, jadi begitu aparatur Indonesia tahu di mana
dia berada, jadi datangi dan disarankan, bahwa anda d isini sesuai
dengan visa, visa apa yang dia pakai, memang ASEAN punya bebas visa kan,
tapi tentunya kan tidak digunakan untuk tujuan politik, tujuannya untuk
kepariwisataan. Tidak boleh ada tujuan di luar itu,” ungkap Rezasyah.
Ia juga mengingatkan agar badan legislatif maupun eksekutif Indonesia
untuk tidak bertemu dengan Rainsy. Jika itu dilakukan, katanya,selain
bisa memperburuk hubungan diplomatik dengan Kamboja, juga bisa mendorong
kelompok-kelompok anti RI untuk melakukan hal yang sama. Tentunya hal
ini, kata Rezasyah bisa memperburuk situasi politik luar negeri
Indonesia, khususnya di ASEAN.
“Jadi ini yang harus kelihatan oleh pihak Kamboja bahwa, Rainsy ini
berhubungan dengan sesama kolega dia, tapi tidak diberikan akses untuk
bertemu pejabat pemerintah entah itu legislatif maupun eksekutif. Ini
yang gak boleh dilakukan, jangan sampai kita menepuk air di dulang,
terpecik air muka sendiri, jadi saya berharap dia bicara begitu tapi ya
pimpinan DPR, juga mengatakan tidak menerima mereka dalam kapasitas
formil kami. Jadi kalau ingin berbicara ya silahkan berbicara dengan
khalayak yang sejenis atau NGO Group Indonesia dan secara tertutup dan
tidak perlu bikin konferensi pers karena konferesi pers itu bisa
digunakan buat memuji Indonesia tapi di saat yang bersamaan, mengetok
negara asal dia,” paparnya.
Menurutnya, dalam hal ini pemerintah harus tegas, agar hubungan
diplomatik antar sesama negara ASEAN pada masa depan tidak terganggu.
“Tidak ada aparatur pemerintah di level mana pun yang berjumpa dengan
beliau, karena bisa dianggap ini merestui, membiarkan, jadi anggota DPR
juga sama, bagusnya jubir Presiden dan juga sekretariat DPR
mengeluarkan suatu statement bahwa datang dalam kapasitas pribadi,
dengan menggunakan fasilitas bebas visa ASEAN dan tujuannya adalah
pariwisata, dan pemerintah menolak digunakannya visa wisata untuk tujuan
yang memperkeruh hubungan negara sesama ASEAN, pemerintah harus
keras,”jelasnya. [gi/ab/reuters/voa]
