JAKARTA,
KABAR.ID- Presiden Jokowi menyoroti rendahnya serapan anggaran stimulus
penangangan COVID-19, yang saat ini baru terserap 19 persen dari total anggaran
sebesar Rp 695 triliun.
KABAR.ID- Presiden Jokowi menyoroti rendahnya serapan anggaran stimulus
penangangan COVID-19, yang saat ini baru terserap 19 persen dari total anggaran
sebesar Rp 695 triliun.
“Data
terakhir yang saya terima tanggal 22 Juli, dari total stimulus penanganan Covid
yaitu sebesar Rp695 triliun, yang terealisasi baru Rp136 triliun, artinya baru
19 persen,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan arahan kepada Komite
Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional melalui rapat terbatas yang
digelar melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin
(27/07/2020).
terakhir yang saya terima tanggal 22 Juli, dari total stimulus penanganan Covid
yaitu sebesar Rp695 triliun, yang terealisasi baru Rp136 triliun, artinya baru
19 persen,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan arahan kepada Komite
Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional melalui rapat terbatas yang
digelar melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin
(27/07/2020).
Jokowi
menilai penyerapan anggaran stimulus penanganan COVID-19 masih belum optimal.
Menurutnya, anggaran dengan jumlah sebesar Rp695 triliun tersebut harus dapat
diserap dengan cepat untuk mengatasi penyebaran lebih lanjut dari pandemi
beserta dampak yang ditimbulkannya.
menilai penyerapan anggaran stimulus penanganan COVID-19 masih belum optimal.
Menurutnya, anggaran dengan jumlah sebesar Rp695 triliun tersebut harus dapat
diserap dengan cepat untuk mengatasi penyebaran lebih lanjut dari pandemi
beserta dampak yang ditimbulkannya.
Jokowi
merinci serapan anggaran itu yang di antaranya di bidang perlindungan sosial
yang baru terserap 38 persen, UMKM sebesar 25 persen, sektor kesehatan yang
baru terealisasi 7 persen, dan insentif dunia usaha sebesar 13 persen. Demikian
halnya dengan dukungan untuk sektoral dan pemerintah daerah yang juga baru
terserap 6,5 persen.
merinci serapan anggaran itu yang di antaranya di bidang perlindungan sosial
yang baru terserap 38 persen, UMKM sebesar 25 persen, sektor kesehatan yang
baru terealisasi 7 persen, dan insentif dunia usaha sebesar 13 persen. Demikian
halnya dengan dukungan untuk sektoral dan pemerintah daerah yang juga baru
terserap 6,5 persen.
“Inilah
yang harus segera diatasi oleh Komite dengan melakukan langkah-langkah
terobosan, bekerja lebih cepat, sehingga serapan anggaran yang belum optimal
tadi betul-betul segera diselesaikan,”tegasnya.
yang harus segera diatasi oleh Komite dengan melakukan langkah-langkah
terobosan, bekerja lebih cepat, sehingga serapan anggaran yang belum optimal
tadi betul-betul segera diselesaikan,”tegasnya.
Ia mengingatkan,
apabila persoalan regulasi dan administrasi menjadi kendala penyerapan anggaran
tersebut, maka regulasi tersebut harus direvisi agar muncul kecepatan dalam
pengelolaan anggaran penanganan dampak pandemi COVID-19.
apabila persoalan regulasi dan administrasi menjadi kendala penyerapan anggaran
tersebut, maka regulasi tersebut harus direvisi agar muncul kecepatan dalam
pengelolaan anggaran penanganan dampak pandemi COVID-19.
“Lakukan
perbaikan dan jangan sampai ada yang namanya ego sektoral atau ego daerah. Saya
kira penting sekali ini segera diselesaikan sehingga aura dalam menangani
krisis ini betul-betul ada,” tandasnya. (Mut)
perbaikan dan jangan sampai ada yang namanya ego sektoral atau ego daerah. Saya
kira penting sekali ini segera diselesaikan sehingga aura dalam menangani
krisis ini betul-betul ada,” tandasnya. (Mut)
